Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Belum dijalankan, program makan siang dan susu gratis yang diusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain akan membebani bujet negara, anggaran makan siang dan susu gratis berpotensi menggerus alokasi untuk program-program lain yang lebih penting.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim kebutuhan makan siang tiap anak mencapai Rp 15 ribu, tapi belum termasuk susu, yang juga akan digratiskan. Jumlah siswa taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama yang disasar mencapai 70,5 juta orang. Artinya, pemerintah harus menyiapkan setidaknya Rp 1,05 triliun per hari untuk makan siang saja dalam APBN 2025. Jika jumlah hari sekolah efektif 245 hari dalam setahun, total anggaran mencapai Rp 257,2 triliun. Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran menyebutkan anggaran program ini Rp 450 triliun per tahun, termasuk susu gratis, dengan target 82,9 juta penerima.
Airlangga mengatakan anggaran program ini akan diambil dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) afirmasi khusus. Sementara itu, anggaran BOS dalam APBN 2024, termasuk BOS afirmasi, hanya Rp 51 triliun. Setengah anggaran BOS digunakan untuk menggaji guru honorer dan tenaga pendidikan. Sisanya digunakan untuk meningkatkan fasilitas pendidikan. Jika anggaran makan siang diambil semua dari dana BOS, jelas alokasi dana BOS yang sekarang tak akan ada lagi.
Pembiayaan ala Menteri Airlangga tersebut akan menimbulkan kekisruhan di sekolah. Selama ini penerima dana BOS afirmasi hanya sekolah di daerah tertinggal yang biasanya banyak menampung guru honorer. Di sisi lain, sekolah yang tak menerima kucuran dana BOS afirmasi pun akan kesulitan mengalokasikan anggaran untuk menggaji guru tambahan yang juga berstatus honorer atau tenaga pendidikan lainnya. Singkatnya, program makan siang gratis akan menggerus anggaran yang seharusnya diutamakan untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan.
Kalaupun seluruh dana BOS diambil, anggaran untuk membiayai makan siang dan susu gratis masih tekor. Dari mana sumber anggaran lainnya? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan tak ada pos anggaran baru untuk program makan siang gratis dan susu dalam APBN tahun depan. Duit ratusan triliun rupiah akan diambil dari pos anggaran lain. Salah satu pos yang diperkirakan menjadi korban adalah anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 496,8 triliun. Tim kampanye Prabowo-Gibran menyebutkan sebagian anggaran akan diambil dari subsidi bahan bakar minyak.
Dari mana pun sumbernya, anggaran program makan siang dan susu gratis tersebut lebih besar daripada anggaran program prioritas lain, seperti anggaran kesehatan yang mencapai Rp 187,5 triliun. Jika anggaran makan siang dan susu gratis mencapai Rp 450 triliun, itu juga berarti lebih besar daripada anggaran infrastruktur yang berjumlah Rp 423,4 triliun. Dengan kata lain, program makan siang dan susu gratis seakan-akan lebih penting daripada program kesehatan masyarakat ataupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan di daerah. Padahal keberhasilan programnya diragukan karena dianggap tidak realistis hingga rentan korupsi.
Karena itu, sungguh mencurigakan jika menteri-menteri Presiden Joko Widodo terkesan menggebu-gebu menjalankan program tersebut. Program ini terkesan dipaksakan. Selain itu, penghitungan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif belum selesai. Namun program makan siang gratis sudah dibahas dalam rapat di Istana. Menteri Airlangga bahkan sudah melakukan simulasi makan siang gratis di sebuah sekolah di Tangerang, Banten.
Boleh jadi, manuver seperti ini merupakan cari muka untuk mengamankan posisi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo