Politik Luar Negeri Pragmatis ala Jokowi

DI masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia.

Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. Jokowi tampak tidak semangat untuk berpidato atau mempromosikan nilai-nilai besar kemanusiaan, baik hak asasi manusia, supremasi sipil, demokrasi, kesetaraan, maupun lingkungan. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran Presiden dalam beberapa acara Majelis Umum PBB. Padahal ajang pertemuan itu merupakan tempat bagi para pemimpin dunia berbagi pandangan, memperkuat nilai-nilai, dan berupaya “menata” masa depan dunia.

Dalam konteks Timur Tengah, spirit Jokowi juga begitu kental. Orientasi politik luar negeri Indonesia mengenai berbagai persoalan di kawasan ini seolah-olah berubah. Secara tradisional, Indonesia sangat menekankan hubungan dengan negara-negara yang memiliki kedekatan historis, terutama dalam perang melawan kolonialisme. Mesir, Maroko, Suriah, Lebanon, Yaman, dan tentu saja Arab Saudi sangat penting dalam konteks ini.

Pragmatisme Jokowi menggeser haluan politik luar negeri kita di Timur Tengah ke negara-negara teluk. Jokowi cukup sering berkunjung ke negara-negara yang dikenal kaya raya ini. Kunjungan luar negeri pertama Jokowi ke kawasan Timur Tengah pada 2015 dilakukan ke Riyadh, Arab Saudi; Abu Dhabi, Uni Emirat Arab; dan Doha, Qatar. Negara-negara ini, terutama Uni Emirat Arab, cukup sering dikunjungi Jokowi. Beberapa kali kunjungan ke sana bahkan bersifat "khusus".

Jokowi seolah-olah melupakan Mesir, negara pertama yang memberi pengakuan Kemerdekaan RI. Padahal, dalam sejarah politik luar negeri Indonesia, presiden-presiden terdahulu—kecuali B.J. Habibie—selalu berkunjung ke negara ini. Hubungan Indonesia-Mesir bisa dikatakan istimewa, mengingat kedua negara sama-sama berjuang melawan kolonialisme. Namun nilai romantisisme masa lalu itu seolah-olah dilupakan Jokowi.

Dari berbagai catatan di atas, penulis merasa perlu menyampaikan sejumlah catatan. Pertama, politik luar negeri bukan sekadar alat, tapi juga tujuan. Konstitusi kita dengan tegas mengamanatkan agar Indonesia aktif dan turut serta membangun perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di muka bumi. Amanat ini seharusnya dijalankan melalui berbagai forum multilateral yang kita ikuti, bukan hanya untuk tujuan dan kepentingan domestik.

Di pemerintahan berikutnya, di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto, Indonesia harus lebih aktif terlibat dalam pembangunan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tingkat internasional. Peran dan sikap Indonesia bakal mempengaruhi posisi kita di kancah dunia ke depan. Tentu kita tidak mau kelak dicap sebagai negara pragmatis dan egoistis yang tak punya komitmen kuat terhadap pembangunan nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, khusus dalam isu konflik Israel-Palestina, kita memang masih konsisten dengan sikap mendukung Palestina. Di kancah internasional, kita masih cukup lantang membela Palestina, tapi sayangnya hal itu tidak disertai ikhtiar konkret untuk mengupayakan penyelesaian konflik di sana.

Indonesia perlu lebih aktif mewujudkan perdamaian di Palestina, sesuai dengan amanat konstitusi: terlibat aktif mewujudkan perdamaian dunia. Kita memang perlu berteriak keras dalam isu kemanusiaan Palestina, tapi kita juga memerlukan langkah-langkah nyata yang substantif dan aktif terlibat dalam penyelesaian masalah.