Bahaya Disinformasi, Biang Keladi Kerusuhan di Inggris

Sejumlah peneliti mengidentifikasi bahwa anggota grup ini mayoritas adalah laki-laki berusia muda, berkulit putih, berpendidikan rendah, dan kurang memiliki akses ke pekerjaan (Goodwin et al., 206; Kassimeris dan Jackson, 2015; Winlow et al., 2017). Kekuatan organisasi sayap kanan ini mulai meredup dengan berkurangnya jumlah pengunjuk rasa sejak 2011. Peneliti mengungkap bahwa sistem perekrutan anggota tanpa pandang bulu menjadi salah satu penyebab kegagalan EDL berkembang lebih besar di Inggris (Morrow dan Meadowcroft, 2019). 

Pendiri EDL, Tommy Robinson, yang memiliki 935 ribu pengikut di media sosial X, tercatat telah menyebarkan kabar bohong di saluran tersebut pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Kabar bohong itu berkaitan dengan insiden penusukan di Stirling, Skotlandia, Inggris Raya. Pemilik nama asli Stephen Yaxley-Lennon ini menuliskan unggahan bahwa seorang warga yang diduga muslim telah terlibat dalam penusukan "setidaknya tiga wanita" di Stirling. 

Sejak diunggah hingga pukul 10.23 malam, unggahan tersebut telah mendapat 29.600 likes. Robinson juga membagikan dua gambar: satu adalah tangkapan layar pesan Snapchat yang tidak menyebutkan ras atau agama, dan unggahan lainnya adalah gambar dari akun Facebook "Tteagan Kkirk". Gambar itu menampilkan pria bertudung hitam, yang oleh si pemilik akun Facebook diklaim sebagai penikam saudaranya. Cuitan tersebut memperoleh lebih dari 1 juta tayangan, yang menyebabkan penyebaran disinformasi makin meluas. 

Padahal insiden yang sebenarnya terjadi di Stirling adalah penusukan seorang perempuan berusia 21 tahun yang dilakukan oleh seorang laki-laki kulit putih berusia 29 tahun. Polisi menyebutkan korban selamat dan telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Forth Valley Royal. Pelaku yang merupakan warga lokal Stirling juga sudah ditangkap. Polisi menyatakan insiden ini bersifat lokal dan bisa diatasi.

Figur publik lain yang dituding turut menyulut kemarahan para simpatisan sayap kanan adalah Nigel Farage, seorang anggota parlemen Inggris yang telah lama dikenal mendukung gerakan anti-imigran. Pada 30 Juli 2024, Nigel mengunggah sebuah video di akun X resminya dan menyatakan kecurigaan bahwa kepolisian sedang menutup-nutupi identitas imigran pelaku penusukan di Southport. Unggahan bernuansa anti-imigran ini mendapat 41 ribu likes dan tercatat ada 6.797 orang yang membagikan ulang pesan tersebut di platform X.

Belakangan, gerakan perlawanan atas kekerasan rasial dan anti-imigran itu menguat. Warga sejumlah kota di Inggris turun ke jalan untuk berunjuk rasa menyampaikan pesan-pesan perlindungan terhadap imigran dan melawan gerakan rasisme. 

Bahaya Ujaran Kebencian, Belajar dari Kasus Ahok

Segala bentuk disinformasi dan ujaran kebencian yang berawal dari dunia maya ini menjadi lebih berbahaya ketika berujung pada tindakan kekerasan di dunia nyata (offline). Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan ujaran kebencian sebagai komunikasi apa pun yang menyerang individu atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terhadap individu berdasarkan agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, atau jenis kelamin.

Berpindahnya ujaran kebencian dari dunia maya ke dunia nyata pernah terjadi di Indonesia. Pada 2016, unggahan-unggahan bernada kebencian dan bertema agama di media sosial mengancam calon Gubernur DKI Jakarta kala itu, Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal sebagai Ahok. Ahok merupakan seorang penganut Kristen, sedangkan unggahan berisi hasutan-hasutan itu beredar di kalangan kelompok Islam konservatif. 

Ancaman daring ini lalu berubah menjadi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta, yang dikenal publik dengan sebutan aksi 212 atau 2 Desember 2016 bertajuk Aksi Bela Islam. Massa menuntut Ahok dipenjara karena dianggap telah menistakan agama Islam karena menyitir Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 51 saat berkampanye di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Pada 2017, Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara setelah majelis hakim memutuskan ia terbukti menistakan agama.

Pengguna media sosial dapat melaporkan unggahan dan akun yang melanggar kebijakan konten kebencian dan kekerasan. Media sosial X secara tegas menyebutkan kebijakan mereka tentang konten, yakni tidak boleh berafiliasi dengan atau mempromosikan aktivitas yang melakukan kekerasan dan kebencian. Contoh jenis konten yang melanggar kebijakan ini, antara lain, terlibat atau mempromosikan tindakan kekerasan serta merekrut, menyediakan, atau mendistribusikan propaganda untuk mencapai tujuan kekerasan. 

Meski konten telah dilaporkan, platform X masih harus meninjau dan mengevaluasi unggahan yang dilaporkan sebelum bertindak. Dengan demikian, pada saat X akhirnya menghapus konten, beberapa konten itu sudah telanjur viral di dunia maya dan berpotensi memicu kekerasan di dunia nyata. 

Cara lebih cepat untuk menghentikan potensi disinformasi adalah melaporkan konten yang berpotensi menyebabkan kekerasan langsung ke penegak hukum. Namun hal ini perlu disertai adanya kriteria jelas soal konten-konten berbahaya, bukan hanya berdasarkan penilaian sepihak dari pemerintah atau kepolisian agar tak berujung pada maraknya kriminalisasi berbasis Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam upaya menanggulangi kerusuhan di Inggris, Unit Disinformasi Pemerintah Inggris telah mengidentifikasi unggahan disinformasi yang diduga memicu aksi rasisme dan anti-imigran. Mereka segera meminta perusahaan platform media sosial merespons, mengevaluasi, dan menghapus unggahan yang mengancam keamanan negara. 

Google, Meta, dan TikTok secara cepat merespons permintaan pemerintah Inggris. Namun platform X menolak bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan tidak menghapus unggahan berbahaya tersebut karena pemilik X, Elon Musk, menyatakan diri sebagai “pendukung kebebasan berbicara absolut”. 

Sudah semestinya pemerintah, organisasi hak-hak sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan platform media sosial menguatkan kerja sama untuk mengatasi ujaran kebencian serta disinformasi. Mereka harus berkolaborasi memantau, menganalisis konten, mengidentifikasi aktor dan akar masalah di balik konten tersebut, serta merumuskan peraturan yang lebih kuat untuk melindungi para korban.