Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PEMILIHAN Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tak menggambarkan prinsip meritokrasi. Presiden Joko Widodo mengutamakan faktor kedekatan dalam menentukan pengganti Jenderal Idham Azis yang akan segera pensiun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pencalonan Sigit diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 14 Januari lalu. Ia sebenarnya belum memiliki prestasi menonjol. Ia juga bukan lulusan terbaik Akademi Kepolisian. Walhasil, ada kesan kuat pemilihan Sigit berhubungan dengan agenda Jokowi mengamankan kepentingan politiknya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kedekatan keduanya terentang jauh ke belakang. Lulusan Akademi Kepolisian 1991 ini menjabat Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta, pada 2011-2012, sewaktu Jokowi menjadi wali kota di kota itu. Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, pria kelahiran Ambon 51 tahun silam itu diangkat menjadi ajudannya pada 2014-2016.
Sulit untuk tidak mengaitkan pertimbangan kedekatan dalam pemilihan Sigit. Ia bahkan pernah mendapat tugas di luar urusan menjaga keamanan-ketertiban masyarakat, tugas utama perwira kepolisian. Majalah ini pernah menulis Sigit ditugasi Istana dalam urusan politik?
Saat menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Sigit diutus Istana dalam pertemuan dua kubu politikus Golkar yang berseteru di sebuah restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Persamuhan diadakan untuk memastikan Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, mundur sebagai calon ketua umum demi memuluskan Airlangga Hartarto, yang disokong Istana.
Penunjukan Sigit membuat kepolisian bisa dengan mudah digunakan untuk kepentingan politik. Tak tertutup kemungkinan kepolisian memunculkan kasus tertentu untuk menutup isu yang merugikan penguasa. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Pada awal Sigit memimpin Badan Reserse Kriminal Polri, akhir Desember 2019, kesatuan ini menangkap dua anggota Korps Brigade Mobil Polri sebagai tersangka penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan. Pegiat hukum dan hak asasi manusia meyakini dua orang itu bukan pelaku sebenarnya. Seusai penangkapan, tuntutan pembentukan tim pencari fakta independen untuk membuka teror kepada Novel segera surut.
Kecurigaan tak akan muncul kalau sejak awal proses seleksi berlangsung patut dan transparan. Komisi Kepolisian Nasional, yang diberi mandat undang-undang untuk memberikan masukan kepada presiden, semestinya menggunakan ukuran kinerja dan kompetensi sebagai pertimbangan utama.
Pertimbangan yang tak jelas membuka ruang bagi petinggi polisi yang merasa memiliki peluang bermanuver. Mereka memunculkan kasak-kusuk dan intrik untuk menjegal pesaingnya. Para kandidat juga berlomba-lomba mencari sokongan politik. Perkubuan di lingkup internal Polri ini bisa jadi akan bertahan setelah kelak Sigit resmi memimpin institusi itu. Dengan perkubuan dan saling sandera kepentingan, reformasi Korps Bhayangkara tak pernah bisa dilakukan.
Kita tahu, masalah korupsi di kepolisian belum bisa diselesaikan. Terlihat, antara lain, pada patgulipat untuk membebaskan buron terpidana Joko Tjandra. Perilaku polisi pun masih militeristik, seperti tergambar pada kesimpulan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pembunuhan di luar hukum (extrajudicial killing) terhadap empat anggota Front Pembela Islam. Riwayat Sigit memunculkan pesimisme persoalan-persoalan semacam itu bisa diatasi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
