Prediksi Politik Tahun Ular 2025

Perbesar

Ilustrasi: Tempo/J. Prasongko

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Agak sepi pembicaraan soal ramalan tahun ular 2025.
Pada 2025 nanti shionya shio ular dengan elemen kayu.
Tahun yang peruntungannya tidak terlalu baik.

AGAK sepi pembicaraan yang berkaitan dengan ramalan pada 2025 yang sebentar lagi datang. Biasanya, sepekan sebelum tahun baru, orang ramai membicarakan keberuntungan dan apa yang harus diwaspadai pada tahun itu. Ramal-meramal ini merupakan tradisi warga keturunan Cina yang juga digemari etnis lain. Memang, ramalan itu didasarkan pada tradisi unsur shio sebagai petanda tahun. Pada 2025 nanti, atau tepatnya setelah dimulai dengan perayaan Imlek pada 29 Januari, shio yang muncul adalah shio ular. Kali ini ular dengan elemen kayu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Tahun yang peruntungannya tidak terlalu baik. Banyak kesulitan dan kemunduran. Banyak terjadi konflik, termasuk konflik di lingkungan keluarga. Juga konflik dalam diri sendiri. Apa yang dipikirkan dan dikatakan tidak sejalan dengan apa yang diperbuat. Jangan-jangan kesulitan dan kemunduran itu sudah diduga akan terjadi, khususnya di negeri ini, tanpa perlu dikaitkan lagi dengan shio ular. Jadi tak perlu diomongin lagi.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Orang-orang kecewa dan memprotes dengan berbagai cara jika pemerintah tetap memberlakukan kenaikan itu pada awal tahun. Bagi murid sekolah dasar yang baru belajar berhitung, angka 1 (satu) adalah angka terkecil. Namun, dalam hitungan persen, untuk setiap kenaikan (atau penurunan), angka 1 tidaklah kecil. Dipastikan semua barang yang terkena PPN akan naik harganya. Ekonomi menjadi lesu karena daya beli rakyat lemah. Dan seterusnya bisa ditambah banyak argumen lain bagi para penolak.

Penjelasan pemerintah yang simpang siur ikut membuat rakyat panik. Semula disebutkan kenaikan itu hanya untuk barang mewah. Tapi apa itu barang mewah, tak ada penjelasan yang rinci. Menteri satu bilang beras terkena kenaikan PPN, menteri lain membantahnya. Menteri yang itu bilang transaksi elektronik terkena PPN, menteri yang ini bilang tidak. Istana punya Kantor Komunikasi Kepresidenan (yang baru saja mengangkat 50 anggota staf), tapi tak ada yang berfungsi sebagai juru bicara pemerintah untuk kasus-kasus penting semacam ini.

Untuk apa pajak dibuat naik, sementara undang-undang justru memungkinkan pajak itu turun (selain bisa naik) sesuai dengan keadaan ekonomi? Ada alasan untuk membayar utang. Alasan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bermasalah karena telanjur ada proyek berbiaya tinggi. Lalu ada selentingan lain bahwa pajak naik untuk membiayai program makan bergizi gratis. Lho, bukannya makan bergizi gratis ini sudah dibantu oleh Cina?

Padahal jatah makan bergizi itu hanya Rp 10 ribu per porsi, harga yang sulit didapat di daerah perdesaan sekalipun. Hanya mendapat seporsi nasi, separuh telur ayam, dan dua potong tempe. Lalu mana gizinya? Ada emak-emak yang menulis di media sosial: “Anak saya dikasih makan segitu? Janganlah, lebih baik bawa makanan dari rumah.” Jika ini terjadi, akan muncul konflik berdasarkan ketidakadilan.

Tahun ular, konon, menyiratkan kemunduran dan banyak konflik, termasuk konflik dalam diri. Bisa jadi ini contohnya. Presiden Prabowo Subianto bertekad akan memberantas korupsi sampai ke Antarktika. Hebat sekali. Tapi Presiden mengumumkan janji akan memaafkan koruptor jika uang hasil korupsi dikembalikan kepada negara. Artinya, berapa pun besarnya uang yang dikorupsi, sepanjang akan dikembalikan, sang koruptor bisa dimaafkan. Maka sudah pasti kejahatan korupsi akan makin marak.

Koruptor hanya mengadu nasib baik. Korupsinya tak terlacak, mereka bersyukur. Kalau terbongkar, ya, itu nasib lagi apes, dikembalikan saja uangnya. Tetap aman. Lebih aman lagi kalau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan polisi bisa diajak berdamai oleh koruptor sejak awal. Ya, apa bedanya dengan saat ini ketika KPK dan kejaksaan bisa tebang pilih dalam menentukan siapa koruptor yang harus ditangkap?

Intinya adalah, pada 2025, kita belum bisa diyakinkan oleh pemerintah untuk sebuah perjalanan bangsa yang bebas dari korupsi. Justru yang terjadi kemunduran. Instansi yang memberantas korupsi menjadi alat kekuasaan untuk bisa memilah siapa yang harus ditangkap dan siapa yang dimaafkan. Presiden Prabowo masih berada dalam konflik dengan dirinya. Pidato dan ucapannya masih dalam taraf omon-omon (istilah yang beliau ciptakan), sedangkan tindakannya jauh berbeda. Semoga tahun ular 2025 yang serba tak pasti ini selamat kita lalui dan kita bisa memasuki tahun kuda 2026 dengan ciri kekuatan dan kecerdasan. ●