Editorial: Menyerahkan Pilkada kepada DPRD Bukan Solusi

Perbesar

Tempo/Imam Yunni

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo sebaiknya berpikir ulang tentang gagasannya menghapus pemilihan kepala daerah langsung. Menyerahkan pilkada ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah solusi untuk politik biaya tinggi dan maraknya korupsi. Alih-alih menjadi terobosan, ide itu justru bisa membawa kemunduran dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam demokrasi, partisipasi warga negara adalah hal mutlak. Setiap warga negara berhak terlibat dan ikut ambil bagian dalam seleksi pejabat publik dan berbagai proses politik lainnya. Partisipasi itu menjamin kelangsungan kontrol publik atas pemimpinnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Jika pemilihan kepala daerah diserahkan ke tangan DPRD, hak dasar rakyat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan akan hilang. Bukan tak mungkin, hilangnya hak pilih warga negara bakal disusul penghilangan hak-hak politik lainnya. Jika ruang partisipasi politik warga negara kian lemah, tinggal menunggu waktu saja sebelum kita kembali ke era otoritarian.

Memang, pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung di Tanah Air masih memiliki sejumlah kekurangan yang mesti diperbaiki. Namun solusinya bukan dengan cara mengganti mekanisme pemilihan dan menyerahkannya kepada DPRD.

Dalih Bambang Soesatyo, yang menyebut pilkada langsung menyebabkan korupsi dan politik biaya tinggi, merupakan alasan yang mengada-ada. Akar persoalan politik uang terletak pada amburadulnya akuntabilitas serta transparansi keuangan politikus dan partai. Peraturan yang ada justru memberi celah bagi para kandidat ataupun partai politik pengusung untuk menyembunyikan asal-muasal dana kampanye dan penggunaannya.

Mekanisme pengawasan dana politik yang compang-camping juga membuat situasi ini semakin menjadi-jadi. Selama ini pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu lebih banyak bersifat administratif semata. Laporan keuangan tim kampanye dan kandidat kepala daerah tidak benar-benar diaudit.

Selama ini tak pernah ada pemeriksaan secara saksama untuk menelusuri dana kampanye para kandidat. Publik tak pernah tahu berapa rupiah yang merupakan sumbangan pengusaha ataupun kelompok tertentu. Banyaknya ruang gelap perihal asal dan penggunaan dana politik inilah yang membuat politik uang kian sulit diberantas.

Pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga tak menghilangkan biaya politik tinggi. Para kandidat tetap harus mengeluarkan biaya agar diusung oleh partai politik. Tak ada jaminan suap dan sogokan bakal hilang pada saat pemilihan di DPRD. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, korupsi dalam pilkada tak akan bisa dihilangkan.

Solusi atas politik uang dalam pilkada sebenarnya sudah jelas. Pemerintah dan DPR bisa membatasi belanja kampanye, memperketat audit keuangan partai politik, dan mendorong penegakan hukum atas praktik politik uang secara tegas.

Mudahnya elite kita menyalahkan rakyat atas korupsi politik selama pilkada mencerminkan ketidakpercayaan mereka pada kedaulatan rakyat. Sebaiknya elite justru melakukan introspeksi dan memperbaiki kekurangan regulasi, Komisi Pemilihan Umum, partai politik, hingga calon kepala daerah.

Kunci penyelesaian masalah ini justru terletak pada kesediaan para pemangku kekuasaan dan pembuat undang-undang memperbaiki diri. Para elite politik harus menjunjung integritas dan sungguh-sungguh menyiapkan instrumen yang bisa menjamin pilkada berlangsung jujur dan adil.