Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Impor sapi dari negara yang belum bebas penyakit kuku dan mulut berpotensi menjadi bencana.
Dengan ancaman, Kementerian Pertanian memaksa sejumlah pengusaha mengimpor sapi-sapi tersebut.
Selain membahayakan ternak lokal, rencana tersebut membuka pintu untuk para pemburu rente.
RENCANA pemerintah mengimpor sapi dari negara yang belum terbebas penyakit mulut dan kuku (PMK) demi memenuhi pasokan susu dalam program makan bergizi gratis berpotensi menjadi bencana. Selain berisiko membahayakan kesehatan ternak lokal, impor sapi dari negara seperti Brasil rawan menjadi ajang perburuan rente.
Pemerintahan Prabowo Subianto, melalui Kementerian Pertanian, tengah merancang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022. Jika revisi itu disahkan, sapi impor dari negara atau zona yang belum terbebas dari PMK boleh masuk ke Indonesia selama memenuhi persyaratan tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pemerintah beralasan membuka keran impor sapi dari negara-negara tersebut—terutama Brasil—karena pasokan sapi dari negara seperti Australia tidak mencukupi. Selain itu, pemerintah mengklaim kasus PMK sudah tidak lagi tercatat di negara tropis tersebut. Alasan lain yang dikemukakan adalah sapi Brasil lebih mudah beradaptasi dengan iklim Indonesia yang lembap.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun seribu alasan sekalipun tak bisa menghapus fakta bahwa, pada 2022, sebanyak 12.800 sapi di Indonesia terjangkit PMK. Ironisnya, pemerintah tak pernah memberikan pernyataan resmi ihwal persebaran kembali virus PMK itu, yang sebelumnya telah dinyatakan hilang dari Indonesia sejak 1990.
Bertolak belakang dengan klaim pemerintah, sejumlah ahli kesehatan hewan menyatakan bahwa kemunculan kembali PMK setelah 32 tahun dipicu oleh kebijakan impor produk hewan yang mengendur. Sejak 2016, pemerintah memang membolehkan impor hewan dan produk hewan dari negara-negara yang belum bebas PMK, asalkan berasal dari zona yang dianggap bersih. Negara-negara seperti Malaysia, Argentina, Brasil, India, dan Thailand masuk kategori ini. Dalam wabah PMK pada 2022, penularan diduga berasal dari domba Malaysia atau Thailand.
Demi mempercepat penambahan populasi sapi untuk mendukung program makan bergizi gratis Prabowo, Kementerian Pertanian bahkan memaksa sejumlah pengusaha mengimpor sapi-sapi tersebut. Perusahaan yang menolak menghadapi ancaman penahanan rekomendasi impor.
Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan populasi sapi, kebijakan yang mendukung investasi sektor peternakan semestinya menjadi prioritas. Misalnya, menyediakan stimulus dan insentif bagi investor yang mau menanamkan modal di bidang ini. Sayangnya, alih-alih menawarkan solusi komprehensif, Kementerian Pertanian malah memilih jalan pintas yang mencerminkan kemalasan berpikir untuk kepentingan jangka panjang.
Pemerintah juga perlu menimbang risiko konsekuensi yang tidak diinginkan dari kebijakan ini. Kebijakan yang tidak matang sering kali menghasilkan dampak negatif yang jauh dari tujuan awalnya. Penyebab utama konsekuensi semacam itu adalah ketidaktahuan, kesalahan, atau kepentingan sempit yang dikemas sebagai kebutuhan mendesak.
Dampak buruk kebijakan impor ini dapat berupa biaya tambahan yang jauh lebih besar. Meski populasi sapi mungkin meningkat dan program makan bergizi gratis pemerintah dapat terlaksana, risikonya tidak kecil. Kesehatan ternak lokal terancam, biaya impor membengkak, dan potensi wabah PMK dapat kembali menghantui.
Anak-anak sekolah mungkin merasa lebih kenyang dan mendapat gizi lebih baik dari program makan bergizi gratis. Namun, dalam skenario impor sapi yang dipaksakan ini, yang benar-benar akan "kenyang" tidak lain adalah para pemburu rente. ●
Foto 
