Maju-Mundur Regulasi Energi Bersih

HARAPAN pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan energi terbarukan guna memangkas ketergantungan pada energi fosil akan sulit tercapai. Tumpang-tindih regulasi yang berpotensi menghambat iklim investasi di sektor tersebut masih banyak terjadi dan tidak kunjung dibereskan. Salah satu contoh amburadulnya regulasi adalah aturan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Pemerintah sejatinya sudah lama ingin mendorong pembangunan pembangkit listrik dengan energi hijau tersebut. Pada 31 Agustus 2021, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif bahkan telah menerbitkan peraturan tentang PLTS Atap yang terhubung dengan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Namun aturan yang sudah diundangkan tersebut tidak bisa dieksekusi. Penyebabnya, regulasi PLTS Atap berbenturan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Peraturan itu diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Agustus 2021 dan diundangkan 6 Agustus 2021. Sungguh aneh bin ajaib, peraturan menteri yang dibahas melalui rapat kabinet bisa tidak sejalan dengan peraturan presiden.

Bubar jalannya aturan PLTS Atap tak lepas dari penolakan Perusahaan Listrik Negara, yang diaminkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kementerian Keuangan khawatir penerapan regulasi tersebut akan menimbulkan kerugian besar bagi PLN dan bisa berbuntut munculnya risiko fiskal bagi negara. Ketakutan berlebihan itu semestinya dikemukakan saat pembahasan, bukan setelah disahkan.

Penolakan PLN atas regulasi PLTS Atap juga semata hanya untuk mengamankan kepentingan para pemasok listrik swasta, yang mayoritas menggunakan energi fosil. Padahal, sebagai perusahaan negara, PLN wajib mendukung langkah Kementerian Energi memberikan insentif kepada pelaku bisnis agar pengembangan pembangkit ramah lingkungan makin masif.