Setengah Hati Menjerat Firli

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya tidak serius mengusut dugaan pemerasan yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Dengan bukti pelanggaran yang sudah terang benderang, para penyidik seperti mengajak Firli “bermain-main” ketimbang segera menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Buying time yang dilakukan anak buah Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Karyoto ini sungguh keterlaluan dan mempermainkan hukum.

Seharusnya polisi menetapkan tersangka dalam gelar perkara kasus pemerasan yang melibatkan Firli pada Jumat, 3 November lalu. Semua saksi, termasuk sejumlah ahli pidana dan mikro-ekspresi, yang mengetahui kasus tersebut telah diperiksa. Bukti-bukti yang dimiliki penyidik juga sudah cukup untuk menetapkan tersangka perdana. Namun gelar perkara tersebut batal karena tiba-tiba ada permintaan agar para penyidik memeriksa Firli lagi hari ini, Selasa, 7 November 2023.

Penundaan ini jelas mencurigakan. Saat ini tim KPK sedang menggenjot penyelidikan kasus korupsi pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso. Penyelidikan itu ditengarai menyasar Muhammad Suryo, pengusaha asal Yogyakarta yang diduga dekat dengan Inspektur Jenderal Karyoto. Aroma saling sandera kasus antara Firli dan Karyoto pun kian tercium. Dua teman satu angkatan di Akademi Kepolisian tahun 1991 itu seperti siap membuka borok lawannya.

Publik pun bisa mencurigai penundaan itu berbau politis. Pemeriksaan Firli—entah datang atau kembali mangkir seperti sebelumnya—diadakan saat Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengumumkan hasil sidang etik terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman serta koleganya dalam putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan itu membuka jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden. Kesamaan hari pemeriksaan ini bisa membuat publik mencurigainya sebagai pengalihan isu.

Divisi Profesi dan Pengamanan Polri perlu memeriksa para penyidik Polda Metro Jaya dan atasannya. Mereka perlu menyelidiki bagaimana kasus besar yang bisa membuat seorang Ketua KPK diterungku tak segera tuntas. Perintah menunda gelar perkara hanya bisa dikeluarkan oleh orang dengan pangkat tinggi dan power besar. Manuver apa pun yang dilancarkan KPK seharusnya tak membuat penyidik Polda Metro Jaya ciut nyali menetapkan Firli sebagai tersangka. Penyidik tak perlu terlibat dalam perang bintang antara Firli dan Karyoto ataupun politisasi kasus ini.