Pelindungan Hukum bagi Korban Pembangunan

Ada pula kekesalan warga Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang rumah dan lahannya digusur untuk pembangunan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika. Urusan primer, seperti tempat tinggal dan sawah ladang mata pencarian, mereka dikalahkan untuk urusan tersier berupa tempat wisata. Apalagi setelah dibangun, pengelola sirkuit menyatakan punya utang menumpuk, keuangannya rugi, dan acara yang dibidik untuk diselenggarakan di sana (World Superbike) dibatalkan karena rugi.

Masalah pembangunan ini juga terlihat di berbagai daerah lain yang menjadi lokasi Proyek Strategis Nasional, seperti di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ini semua mengindikasikan bahwa pemerintah telah menjalankan pembangunan secara gegabah.

Masalahnya, masyarakat sulit berharap untuk mendapatkan pelindungan hukum terhadap kebijakan pemerintah yang bermasalah tersebut melalui peradilan tata usaha negara jika isunya adalah pembangunan. Ini diduga karena ada kendala norma dan mindset para hakim peradilan itu.

Norma di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara juga timpang. Regulasi ini didesain di era Presiden Soeharto yang memihak pada agenda pembangunan dan bukan untuk menjadi penyeimbang/pengadil antara kepentingan individu/masyarakat dan kepentingan pemerintah.

Jika ada autokrat membentuk peradilan tata usaha negara, belum tentu itu karena dia pemimpin yang bajik. Boleh jadi itu justru bermotif politis guna mengkanalisasi masalah agar ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan pemerintah tidak membuat masyarakat berbenturan langsung dengan pemerintah, melainkan diselesaikan di peradilan tata usaha negara (Ginsburg and Moustofa, 2008).

Benar bahwa ada norma pada Pasal 53 undang-undang itu yang menyatakan bahwa seseorang dapat menggugat jika kepentingannya dirugikan akibat adanya suatu keputusan/perbuatan administrasi. Namun, dalam beberapa kasus, gugatan itu seakan-akan baru logis untuk diterima oleh hakim jika kerugian penggugat tersebut dapat dibuktikan secara riil akibat dari keputusan atau perbuatan administrasi. Artinya, masalah itu perlu ada dulu dan dirasakan oleh masyarakat, baru mereka seakan-akan punya legal standing. Jika demikian pendekatannya, masyarakat akan menilai keadilan akan datang terlambat.

Benar pula bahwa ada norma pada Pasal 67 undang-undang itu yang memungkinkan individu atau masyarakat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan administrasi yang dipermasalahkan ditunda pemberlakuannya selama pemeriksaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun hal umum yang berlaku adalah gugatan tidak akan menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat administrasi.

Jika hal ini ingin diterapkan, undang-undang menetapkan persyaratan kumulatif yang tinggi, yakni penundaan hanya dilakukan jika ada alasan yang sangat mendesak berupa kepentingan penggugat sangat dirugikan dan penundaan itu bukan untuk aktivitas pemerintah yang terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Hal terakhir itu melemahkan peradilan tata usaha negara untuk berperan dalam upaya menghindari atau menyelesaikan masalah dalam sengketa lahan atau lainnya terkait dengan "pembangunan" (Wibowo dan Gunawan, 2024). Boleh jadi, absennya pelindungan hukum yang efektif inilah yang membuat konflik antara masyarakat dan aparat pemerintah terjadi di pelbagai tempat.

Dengan demikian, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara perlu direformasi. Mindset hakim peradilan juga perlu disesuaikan agar menanggalkan paradigma Orde Baru. Peradilan tata usaha negara dengan segenap hakimnya tidak dibentuk untuk menjadi stempel pembangunan pemerintah, melainkan sebagai penjaga konsep negara hukum dan pelindung keadilan.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.