Larangan Ekspor Komoditas dan Potensi Balasannya

Apakah pemerintah sudah menyiapkan pasar domestik penggantinya? Apakah sudah ada “stand by investor” yang akan menyiapkan industri pengolahan komoditas itu dengan daya serap yang sepadan? Apakah investornya sudah dilengkapi teknologi pengolahan yang sesuai dengan kebutuhan alias benar-benar investor yang tepat? Apakah para investor tersebut sudah mendapatkan komitmen pembiayaan investasi dari institusi perbankan, baik nasional maupun internasional? Dan, seterusnya.

Kedua, jika memang sudah disiapkan pasar domestiknya, bagaimana dengan komitmen harganya? Biasanya perusahaan-perusahaan tambang mengekspor komoditas mentah dengan harga internasional yang jauh lebih mahal dibanding harga domestik. Saat ekspor dihentikan dan komoditas itu diserap industri dalam negeri, harganya tentu akan menyesuaikan dengan hukum pasar domestik. Kemungkinan besar harganya akan turun.

Risiko semacam ini terjadi pada komoditas nikel, belum lama ini. Penambang mengabaikan imbauan pemerintah untuk menghentikan ekspor nikel mentah. Pasalnya, disparitas harga domestik dan harga internasional menanjak tajam sebagai imbas dari kenaikan harga komoditas global. Sebuah keputusan yang sangat rasional secara bisnis bagi perusahaan penambang untuk tetap mengekspor nikel mentah karena peluang keuntungan yang sangat besar.

Kesepakatan harga dalam negeri dengan perusahaan-perusahaan tambang sangat krusial sifatnya. Karena itu, bentuk aturan mainnya tidak sekadar kebijakan pelarangan ekspor dan komitmen dari perusahaan-perusahaan tambang, tapi juga harus dalam kesepakatan yang benar-benar saling mengikat dengan insentif/disinsentif serta sanksi yang ditetapkan secara detail dan jelas. Pasalnya, kondisi global, dari ekonomi sampai geopolitik, sangat tidak terduga. Ada kalanya harga internasional mendadak melambung tinggi karena satu dan lain hal, yang membuat perusahaan tambang tergiur untuk banting setir.

Ketiga, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas-komoditas tersebut tidak berisiko melahirkan balasan dari negara yang sebelumnya menjadi tujuan ekspor komoditas tersebut. Bagaimanapun, penghentian ekspor akan membuat negara itu mendadak mengalami penghentian pasokan bahan baku. Boleh jadi risiko terpahitnya bisa berujung pada konflik dan perang dagang.

Misalnya, jika komoditas A sebelumnya diekspor ke Amerika Serikat atau Cina, lantas bagaimana jika Amerika dan Cina juga membalas dengan menghentikan ekspor beberapa produknya ke Indonesia atau menahan rencana investasi para investor dari kedua negara tersebut ke sini? Apakah pembalasan tersebut bisa diterima oleh pemerintah atau tidak? Apakah hal itu membahayakan ekonomi nasional atau tidak? Sisi resiprositas ini harus benar-benar diukur oleh pemerintah.

Keempat, kebijakan pelarangan ekspor biasanya akan membuka pintu penyelundupan karena kesenjangan harga internasional dan harga domestik. Boleh jadi bukan oleh perusahaan tambang, melainkan pelaku-pelaku baru yang melihat peluang untuk mendapatkan selisih harga tinggi. Jadi, potensi risiko semacam ini juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Lalu, terkait dengan masa transisi, saya kira sebenarnya tak ada ketentuan waktu kapan harus memulai kebijakan pelarangan tersebut. Tentunya pemerintah seharusnya memberi prioritas pada komoditas yang memang siap diserap industri dalam negerinya, kesepakatan soal harganya sudah final, serta tentunya tak ada risiko geopolitik dan geoekonominya. Bila belum siap, sebaiknya disiapkan lebih dulu.

Secara pribadi, saya agak kurang sepaham dengan kebijakan pemerintah ini karena jalan terbaik sebenarnya adalah memposisikan Indonesia secara strategis dalam ekosistem global value chains untuk setiap komoditas tersebut. Pemerintah sering kali mengintervensi secara mendadak, menjual narasi nasionalisme ekonomi, dan tanpa memikirkan risiko balasannya bagi Indonesia. Kecenderungan sebagian negara besar terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi nasionalistik belakangan ini semakin memperburuk performa ekonomi global yang risikonya juga akan kembali kepada kita di masa nanti. Kondisi ini akan membuat ekspor kita berisiko ditekan di negara lain, baik melalui kebijakan pelarangan impor dari Indonesia maupun pengenaan tarif tinggi atas ekspor, yang membuat produk ekspor kita menjadi semakin tidak kompetitif.

Pemerintah perlu melakukan diplomasi perdagangan dengan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor komoditas-komoditas tersebut lebih dulu agar ada kesepahaman dan tidak mendapatkan “pembalasan” yang sama di kemudian hari. Pemerintah tidak bisa “main hajar” begitu saja karena kita adalah bagian dari komunitas internasional yang melakukan perdagangan dan kerja sama dengan banyak negara lain. Pada prinsipnya, visi pemerintah itu perlu diapresiasi dan tentu bila pemerintah bisa mengeksekusinya secara baik dan aman.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.