Lobi Korporasi yang Mengancam Keanekaragaman Hayati

Selain pertanian dan energi, sektor farmasi memainkan peran penting dalam lobi-lobi di COP16 CBD di Cali. Lobi industri ini memang begitu terasa, terutama dalam pembahasan data yang berasal dari sumber daya genetik atau digital sequence information on genetic resources (DSI).

Beberapa perusahaan besar, seperti GSK, serta kelompok perdagangan farmasi internasional menghadiri konferensi ini guna membahas masalah akses ke data genetik alam, yang sangat penting untuk penelitian dan pengembangan obat-obatan. Salah satu topik yang menjadi perdebatan adalah pengenaan pungutan atas keuntungan yang diperoleh dari akses terhadap informasi genetik alam, yang sebagian besar berada di tangan masyarakat adat dan negara-negara berkembang.

Pungutan 1 persen yang diusulkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat adat yang menjadi penjaga alam itu ditentang keras perusahaan farmasi. Mereka mengklaim hal tersebut dapat merugikan bisnis perusahaan. Mereka menuntut agar kontribusi untuk perlindungan alam tetap bersifat sukarela, bukan kewajiban yang dapat mengurangi profitabilitas.

Di sisi lain, kelompok konservasi dan masyarakat adat mendesak agar kontribusi tersebut diwajibkan untuk memastikan kekayaan alam yang dieksploitasi dapat memberikan manfaat yang adil bagi mereka yang menjaga keberlanjutannya.

Keuangan dan Kompensasi Keanekaragaman Hayati

Sektor keuangan juga sangat tertarik pada diskusi dalam COP16 CBD, terutama terkait dengan pasar baru yang sedang berkembang, yaitu pasar kompensasi keanekaragaman hayati. Dalam sistem ini, perusahaan dapat membeli "kredit keanekaragaman hayati" untuk mengimbangi kerusakan yang mereka sebabkan di tempat lain. Gagasan ini menarik bagi banyak perusahaan besar yang berupaya menjaga citra keberlanjutan mereka tanpa harus mengubah praktik dasar perusahaan yang merusak alam.

Namun pendekatan ini mendapat kritik tajam dari banyak kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas adat. Mereka berpendapat bahwa kompensasi semacam ini bukanlah solusi yang memadai, melainkan hanya legitimasi terhadap praktik-praktik yang terus merusak alam. "Kompensasi keanekaragaman hayati hanya memberi jalan bagi perusahaan untuk terus merusak dengan sedikit atau tanpa konsekuensi," kata beberapa pengamat dari kelompok masyarakat sipil.

Beberapa bank global dan perusahaan ekuitas swasta juga tampak tertarik pada potensi pendanaan yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Namun banyak pihak yang skeptis dan mempertanyakan apakah kelompok keuangan swasta, yang didorong motif keuntungan, dapat benar-benar mendukung upaya pelestarian alam secara berkelanjutan. Lobi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar itu tidak hanya terjadi di luar ruangan, tapi juga di dalam ruang-ruang negosiasi.

Beberapa perusahaan hadir sebagai bagian dari delegasi negara, yang memberi mereka akses langsung untuk mempengaruhi teks perundingan. Misalnya, delegasi Jepang dan Swiss dilaporkan datang bersama perwakilan dari sektor farmasi, yang berusaha melobi untuk melemahkan upaya pungutan terhadap penggunaan data genetik alam.

Dengan demikian, COP16 CBD tidak hanya menjadi ajang bagi negara-negara menyusun kebijakan lingkungan yang lebih baik, tapi juga sebagai arena bagi perusahaan-perusahaan besar mengarahkan hasil negosiasi ke arah yang lebih menguntungkan mereka. Keterlibatan sektor swasta, meskipun bisa membawa pendanaan dan inovasi, berisiko besar mengarah pada solusi yang tidak menyentuh akar permasalahan hilangnya keanekaragaman hayati.

COP16 CBD di Cali menunjukkan betapa kuatnya pengaruh yang dapat dimiliki perusahaan-perusahaan besar dalam perundingan internasional mengenai perlindungan keanekaragaman hayati. Meskipun ada kemajuan menuju kesepakatan global yang lebih baik untuk alam, lobi-lobi yang dilakukan sektor swasta dapat menjadi ancaman untuk melemahkan komitmen tersebut.

Karena itu, sangat penting bagi negara-negara, masyarakat sipil, dan komunitas masyarakat adat menjaga suara mereka serta memastikan perlindungan alam tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan kesepakatan yang dicapai.