Menonton Komidi Politik Golkar

MENYAKSIKAN Partai Golkar pascamusyawarah nasional luar biasa di Bali tak ubahnya menonton komidi politik. Semuanya terbolak-balik. Yang tak masuk akal menjadi rasional, yang pemali menjadi halal.

Contoh paling asyik adalah nama para "kader" yang bertengger di kepengurusan dewan pimpinan pusat. Meliputi lebih dari 200 orang, nama-nama yang tercantum di sana seperti dengan jemawa melecehkan standar pengaderan partai beringin itu, seperti diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Selama ini, dalam penjenjangan kadernya, Partai Golkar dikenal memiliki standar PDLT, yakni "prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela". Menyimak nama-nama yang duduk di dewan pengurus pusat, standar itu tampaknya sudah dilangkahi. Tapi Roem Kono, anggota formatur dewan pengurus, dengan santai mengatakan, "Semua orang punya hak politik." Dengan kata lain: semua halal belaka.

Nama pertama tentulah Nurdin Halid, yang terpilih untuk posisi sangat penting: ketua harian. Bekas penghuni bui ini terjerat kasus impor beras Inkud 2001-2002. Lalu Fahd El Fouz A. Rafiq, yang masuk penjara karena korupsi Al-Quran. Menyusul Ahmad Hidayat Mus, tersangka korupsi di Kabupaten Sula, dan Sigid Haryo Wibisono, yang masuk penjara dalam kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran. Kalau Partai Golkar, misalnya, bermaksud mendirikan semacam institusi penelitian lembaga pemasyarakatan, harus diakui sumber daya manusianya sangat kuat.

Lolos dari "badai reformasi" 1998 oleh ketangkasan kader seniornya, Akbar Tandjung, Partai Golkar belakangan malah selalu salah tingkah. Bergabung dalam Koalisi Merah Putih di tengah Pemilihan Umum 2014, partai ini kemudian terkulai dalam banyak hal. Apalagi setelah Setya Novanto, yang berhasil merebut kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, ternista oleh perkara "Papa Minta Saham" sehingga harus melepaskan kursi Ketua DPR.

Tapi kasus "Papa Minta Saham", yang terkatung di tengah jalan, ternyata kemudian menjadi modal sangat kuat bagi posisi tawar "lawan politik" Partai Golkar. Buktinya, setelah musyawarah nasional luar biasa ditutup, sang Ketua Umum yang terpilih secara gilang-gemilang langsung menjura ke Istana, menyatakan dukungan setengah mati. Adegan ini menambah kocak komidi politik Partai Golkar.

Benarkah banyak pemain di luar musyawarah nasional luar biasa, termasuk "tangan-tangan" Istana? Kalau benar, para pemain itu sudah melakukan langkah yang terhitung "amoral" dalam ukuran penumbuhan demokrasi. Harus diingat: demokrasi yang sehat hanya bisa tumbuh dalam sistem kepartaian yang juga sehat. Dan partai yang sehat harus tumbuh dari aspirasi dan cita-cita konstituennya, bukan dari aspirasi kongkalikong dan cita-cita transaksional para pemimpinnya.

Melihat karakter dan jejak langkah para awak yang sekarang menguasai bahtera Partai Golkar, bisa dipastikan partai ini belum akan turun dari panggung komidi politik Indonesia. Setya sudah mengikrarkan kesetiaannya kepada Joko Widodo dalam Pemilihan Umum 2019, yang masih tiga tahun lagi. Harus diakui: tontonan komidi ini sangat menghibur dan menggelikan. Yang masih bisa diharapkan hanyalah partai-partai lain tidak tergoda ikut bermain dalam komidi politik ini.