Surplus Kembar dan Nilai Tukar Rupiah

Pada titik ini, tampaknya terdapat kesenjangan antara catatan “di atas kertas” dan kenyataan yang terjadi “di atas lapangan”. Kesenjangan bukan terletak pada kesalahan pencatatan neraca. Kesenjangan antara “yang seharusnya” dan “yang senyatanya” juga bukan lantaran kekeliruan teori yang dirujuk.

Titik temu untuk mengkompromikan antara kedua klaim di atas tampaknya harus menengok kembali pada asumsi yang dipakai. Neraca dagang, sebagai contoh kasus, mencatat lalu lintas devisa hasil dari kegiatan ekspor/impor barang. Hasil ekspor masuk lajur debet dan impor dicatat pada lajur kredit.

Walhasil, saldo positif neraca dagang tidak memberikan informasi lebih jauh tentang letak posisi devisa berada. Karena itu, surplus neraca dagang akibat peningkatan harga komoditas di pasar global tidak cukup kuat mendongkrak nilai tukar rupiah, karena devisa hasil ekspor (DHE) tidak sepenuhnya masuk ke dalam negeri.

Menyadari kesenjangan itu, upaya menarik simpanan DHE ke dalam negeri sejatinya juga tengah dilakukan. Per 1 Maret 2023, Bank Indonesia menawarkan insentif finansial berupa imbal hasil yang kompetitif dengan suku bunga luar negeri bagi pemilik DHE dan perbankan nasional yang bersedia memobilisasi DHE di dalam negeri.

Asumsi implisit yang dipakai Bank Indonesia adalah bahwa pemilik DHE responsif terhadap suku bunga. Dengan insentif, mereka akan tertarik memindahkan DHE ke perbankan domestik. Padahal simpanan DHE di negara mitra dagang akan dipakai untuk mengimpor bahan baku dari sana dan selanjutnya untuk berproduksi di dalam negeri.

Kemiripan cerita agaknya juga akan berlaku pada neraca finansial. Akun ini merekam lalu lintas dana asing yang keluar/masuk ke dalam investasi portofolio. Neraca finansial hanya melaporkan jumlah, alih-alih menjelaskan berapa lama dana asing itu bersemayam di pasar keuangan domestik.

Perputaran investasi portofolio di pasar keuangan sangat cepat. Ia bisa berpindah dari satu negara ke negara lain dalam hitungan menit. Sangat masuk akal jika saldo positif neraca finansial tidak signifikan dalam menambah cadangan devisa dan pada gilirannya tidak berdampak pada kestabilan nilai tukar rupiah.

Dengan demikian, ikhtiar untuk menambah pasokan valuta asing demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah perlu mempertimbangkan kesenjangan tersebut. Kebijakan ekonomi makro yang diturunkan dari kesenjangan antara catatan “di atas kertas” dan “di lapangan” bisa keliru arah.

Kecukupan pasokan bahan baku di dalam negeri niscaya akan lebih efektif bagi kebijakan penempatan DHE di perbankan domestik. Insentif imbal hasil tampaknya lebih cocok diterapkan di pasar finansial. Arus dana asing yang keluar/masuk bisa dikategorikan sebagai dana “menganggur”. Motif spekulasi berburu imbal hasil lebih kental di sini.

Mewajibkan pemodal asing menyimpan di pasar keuangan domestik dalam jangka waktu tertentu niscaya lebih mujarab. Keberadaan dana asing di pasar keuangan domestik juga perlu diberi insentif sehingga memberikan kontribusi signifikan pada perekonomian nasional, alih-alih hanya “menumpang lewat”.

Dengan alur logika yang sama, sistem disinsentif pun patut diterapkan jika lama masa tinggal dana asing itu kurang dari periode tertentu. Pada akhirnya, opsi reverse Tobin tax layak diadopsi sebagai imbangan atas implementasi penempatan DHE. Tanpa strategi yang berimbang, surplus kembar dan nilai tukar adalah dua cerita yang tipikal terpisah dan berbeda panggung.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.