Lumbung Pangan dan Kedaulatan Petani

Ketiga, kondisi pelaku pertanian amat rapuh. Mereka rata-rata petani gurem (55 persen), berpendidikan rendah (72,6 persen lulus sekolah dasar atau tak sekolah), mayoritas berusia 45-54 tahun (32,6 persen berusia di atas 54 tahun), produktivitas rendah (hanya seperempat dari industri), kesejahteraan rendah, dan akses ke sumber daya produktif (bank, penyuluhan, sarana produksi, serta pasar) rendah. Belum lagi soal diversifikasi pangan yang mandek, bahkan mundur, dan konsentrasi produksi pangan di enam provinsi.

Rencana Jokowi membangun lumbung pangan dalam skala luas di bekas proyek lahan pangan sejuta hektare di Kalimantan Tengah warisan era Presiden Soeharto pada 1995 bisa dimaknai sebagai bagian dari upaya memperluas lahan pangan. Jika ini berhasil, produksi pangan bisa digenjot dan impor bisa dikurangi. Masalahnya, dari serangkaian langkah serupa pada masa lalu, apakah bernama food estate, rice estate, maupun sejenisnya, yang terentang dari era Soeharto hingga periode pertama Jokowi, belum ada catatan keberhasilan. Apalagi langkah Jokowi menunjuk Prabowo sebagai pemimpin proyek, seperti ditulis dalam majalah Tempo, telah memicu disharmoni di kabinet dan di tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Lumbung pangan di Kalimantan itu akan dikelola sebuah badan, berbasis korporasi petani dan teknologi, serta mengintegrasikan pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam satu kawasan. Yang belum jelas adalah posisi petani berada di mana. Sebagai pekerja atau mendapatkan lahan sebagai bagian dari janji reforma agraria? Sesuai dengan namanya, lumbung pangan adalah pengembangan produksi pangan berskala luas. Definisi ini tegas menunjukkan kultur bertani ala food estate hanya diperuntukkan bagi pemilik kapital atau korporasi besar.

Selama 400 tahun terakhir, evolusi pembangunan selalu dibimbing oleh jiwa yang meniadakan petani/masyarakat sebagai subjek pembangunan. Premis dasar kebijakan ini adalah usaha besar memiliki kapasitas lebih tinggi dari petani. Padahal bukti-bukti empiris menunjukkan sebaliknya. Siapa yang memproduksi pangan bagi 270 juta penduduk kalau bukan petani? Itu dilakukan di 3,6 juta hektare area karet, 3,7 juta hektare kelapa, 7,4 juta hektare sawah, serta ratusan ribu hektare kebun kopi, teh, tebu, kedelai, jagung, dan lainnya. Untuk memuliakan petani, harus ada perubahan paradigma, dari pendekatan ketahanan pangan ke kedaulatan pangan. Dalam kedaulatan pangan, petani, termasuk petani kecil, harus berdaulat dalam arus besar pembangunan pertanian.

Dalam konteks ini, pertama, petani akan berdaulat bila memiliki akses yang luas terhadap aneka sumber daya produksi penting: tanah, air, benih, teknologi, pasar, dan finansial. Kedua, kedaulatan pangan bakal terwujud apabila petani mengembangkan model produksi yang berkelanjutan. Salah satu hal yang bisa dipilih adalah pendekatan agroekologi yang berbasis empat pilar: layak secara ekonomi, teknologi adaptif, tidak merusak lingkungan dan berkelanjutan, serta diterima masyarakat secara sosial-budaya.

Ketiga, sistem perdagangan yang adil. Dalam konteks lingkungan alam, petani perlu perlindungan atas berbagai kemungkinan kerugian bencana alam. Negara perlu memberi jaminan hukum bila itu terjadi, sehingga petani tak menderita. Dalam lingkup lingkungan sosial-ekonomi, negara perlu menjamin struktur pasar yang menjadi dasar pertanian adalah struktur pasar yang adil, baik domestik maupun dunia.

Keempat, kedaulatan pangan akan terwujud bila berkembang model konsumsi pangan setempat, baik level provinsi, kabupaten/kota, maupun desa. Model ini, pertama-tama, mengandalkan konsumsi pangan dari produksi sendiri. Impor dibolehkan dengan syarat ketat. Semoga pandemi ini menyadarkan kita akan pentingnya kedaulatan pangan. *