Teguran

HAKIM konstitusi Anwar Usman kembali dinyatakan melanggar kode etik dalam sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Kamis, 28 Maret lalu. Dia dikenai sanksi teguran tertulis. Semacam apa hukuman itu? Banyak orang tidak tahu, tapi yang pasti kesannya ringan.

Kesalahan Anwar Usman adalah ngeyel dan menyepelekan sanksi yang dikenakan kepadanya oleh Majelis Kehormatan MK (ad hoc) yang diketuai Jimly Asshiddiqie. Kasusnya sangat serius, yakni terjadi saat Anwar menjabat Ketua MK. Mahkamah mengubah seenaknya pasal Undang-Undang tentang Pemilu soal batas usia calon presiden dan wakil presiden. Syarat usia paling rendah 40 tahun oleh MK ditambahkan klausa "berpengalaman atau sedang menjabat kepala daerah”. Dengan mengutak-atik pasal yang bukan wewenang MK ini, loloslah Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Gibran adalah keponakan Anwar, juga putra sulung Presiden Joko Widodo.

Untuk kesalahan yang maha-dahsyat ini, sang paman diberhentikan sebagai Ketua MK. Ternyata Anwar Usman ngeyel. Lewat jumpa pers, dia menolak diberhentikan, bahkan kemudian membuat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ulahnya dilaporkan sejumlah aktivis. Lalu Majelis Kehormatan MK, yang sudah permanen dengan ketua I Dewa Gede Palguna, akhirnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis itu. Para pelapor sebenarnya menghendaki sanksi lebih keras: Anwar diberhentikan sebagai hakim MK.

Opini publik juga mengharapkan sanksi lebih keras. Kasus ini menjadi noda berkepanjangan. Kita bisa lihat bagaimana para pakar hukum tata negara berdebat saat melakukan tugas sebagai pembela instansi yang berseteru dalam sidang hasil pemilihan umum di MK saat ini. Sementara dulu mengecam keputusan MK yang meloloskan Gibran, tiba-tiba bisa berbalik hanya karena kini membela pasangan calon yang mendukung Gibran. Para pengacara kondang yang membela Prabowo-Gibran berkoar-koar menuduh gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud salah kamar serta harus ditolak MK. Alasannya, itu bukan wewenang MK. Tapi mereka tidak mempersoalkan kewenangan MK yang seharusnya tak bisa mengubah pasal dalam undang-undang ketika meloloskan Gibran. Rupanya berlaku hukum "membela yang bayar", bukan "membela yang benar" seraya mengembalikan muruah MK.

MK pun kini dalam posisi sulit menjaga muruahnya. Menolak gugatan yang diajukan pasangan calon 01 dan 03 dengan dalih bukan wewenang MK tapi membiarkan cacat konstitusi serta pelanggaran etik tanpa koreksi, yang justru dijadikan keuntungan oleh pasangan calon 02, adalah pilihan berat. Meloloskan pasangan calon 02 tanpa catatan apa pun akan membuat sepanjang lima tahun kita mempunyai pemimpin negara yang cacat konstitusi. Kalaupun cacat itu dikesampingkan dengan berbagai dalih (yang bisa dicari-cari), catat etik tak bisa dikesampingkan. Cacat etik itu sah dan sumbernya sudah dihukum. Bayangkan jika pemimpin yang lahir dari kecacatan itu fotonya kita pasang sebagai simbol negara.