Pembela HAM Setelah 25 Tahun Reformasi

Berbagai instrumen HAM internasional juga mengatur pelindungan pembela HAM. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dinyatakan bahwa negara wajib menghormati serta melindungi pembela HAM. Kovenan ini menyatakan negara wajib menghormati dan melindungi kerja-kerja pembela HAM serta anggota masyarakat sipil lain yang membantu kelompok rentan dalam merealisasi hak atas pangan, hak atas kesehatan, dan hak atas air.

Keberadaan pembela HAM sangat penting dalam mendorong pemenuhan, pelindungan, dan penghormatan HAM. Pembela HAM telah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi dalam memajukan serta menegakkan HAM di Indonesia, baik di tataran kebijakan maupun implementasinya. Mereka di antaranya bergerak dalam pembelaan lingkungan hidup, agraria, dan sumber daya alam; hak-hak penyandang disabilitas; hak masyarakat adat; hak perempuan; hak buruh migran; serta hak anak.

Mereka juga berkontribusi dalam mendampingi korban yang memperjuangkan hak asasinya; pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas; pengajaran dan peningkatan kapasitas HAM; peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM; serta peliputan, pemantauan, dan dokumentasi peristiwa pelanggaran HAM. Pelbagai kontribusi tersebut telah diakui secara universal yang, oleh karenanya, menjadi tugas negara untuk melindungi para pembela HAM.

Namun, dalam praktiknya, pembela HAM sering berada dalam situasi yang memprihatinkan karena mendapat ancaman atau serangan. Ancaman atau serangan tersebut berbentuk penghalangan atau pembatasan kegiatan pembelaan dan pemajuan HAM; serangan fisik, psikis, verbal, seksual secara langsung atau melalui sarana digital; fitnah; diskriminasi; penyalahgunaan proses hukum; atau pelbagai bentuk serangan lain. Ancaman atau serangan tersebut ditujukan untuk menghentikan pembela HAM dari melakukan kerja-kerjanya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan ancaman dan serangan terhadap pembela HAM adalah serangan terhadap HAM secara keseluruhan.

Sepanjang 2020-2023, Komnas HAM menerima 39 aduan dugaan pelanggaran HAM para pembela HAM dari berbagai wilayah, yang meliputi ancaman dan serangan yang berkaitan di antaranya dengan hak atas rasa aman, hak memperoleh keadilan, hak hidup, serta hak berpendapat dan berekspresi. Pengaduan ini tentu tidak merefleksikan gambaran utuh atas situasi pelindungan dan pemenuhan HAM para pembela HAM. Hal ini menjadi puncak gunung es, betapa setelah 25 tahun reformasi, para pembela HAM masih menghadapi berbagai ancaman dan serangan.

Salah satu ancaman dan serangan itu dalam bentuk regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini tengah direvisi. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, sepanjang 2019 hingga Mei 2023, UU ITE telah menjerat 504 anggota masyarakat dalam 475 kasus, padahal anggota masyarakat menyampaikan haknya untuk berpendapat dan berekspresi yang dijamin dalam konstitusi. Selain itu, ada 427 kasus dengan korban sebanyak 1.106 pembela HAM yang menerima serangan fisik dan digital karena kerja-kerjanya.

Dalam Sidang Tinjauan Berkala Universal (UPR) periode keempat pada 2022, Indonesia menyatakan mendukung 205 dari total 269 rekomendasi yang disampaikan oleh 108 negara anggota PBB. Di antara rekomendasi yang didukung itu, yang berarti wajib dilaksanakan, adalah kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak pembela HAM, baik melalui regulasi, kebijakan, maupun tindakan. UPR adalah forum yang universal dan demokratis di bawah Dewan HAM PBB untuk menilai serta memberikan rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan HAM secara berkelanjutan.

Kerja-kerja pembela HAM dalam pemenuhan dan pelindungan hak-hak politik juga sangat penting. Lebih dari 204 juta warga negara Indonesia di dalam dan luar negeri memiliki hak pilih dalam pemilu presiden serta pemilu legislatif pada 14 Februari 2024. Pesta demokrasi ini menjadi pertaruhan dalam menjaga perkembangan demokrasi dan HAM.

Pembela HAM memiliki hak untuk mengawal agar proses dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Mereka berhak melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat agar memanfaatkan hak politiknya secara bertanggung jawab serta memastikan netralitas dan profesionalitas para penyelenggara negara, baik aparatur sipil maupun intelijen, terutama Polri dan TNI.

Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM serta menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan (SPN) Pembela HAM sebagai acuan serta penjelasan bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam melindungi serta memajukan hak-hak pembela HAM. Selain itu, Komnas HAM menerbitkan SPN Pemilu dan Hak-Hak Kelompok Rentan. Semua ini diperlukan agar Indonesia menjadi bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebut lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan nomor kontak dan CV ringkas.