Polemik Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak

Jika DJP memang hendak dipisahkan dari Kementerian Keuangan, pemerintah ataupun DPR seharusnya mengajukan RUUKUP baru untuk mengakomodasinya. Proses pembahasan RUUKUP akan memakan waktu panjang dan bisa saja hasilnya kembali kandas. Artinya, banyak energi akan terbuang percuma.

Sampai di sini, posisi struktural DJP di bawah Kementerian Keuangan dipandang masih pas. Kinerja DJP sejauh ini toh terbilang sudah bagus. Hal itu terbukti dari realisasi penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 yang mampu melebihi target, kendati masih dalam masa pandemi Covid-19.

Argumen praktis di atas agaknya juga terkonfirmasi di tataran konseptual. Kementerian Keuangan, sebagai otoritas fiskal di Tanah Air, secara teoretis memang harus memiliki kontrol atas sumber penerimaan pemerintah (DJP) dan alokasi belanja negara (Direktorat Jenderal Anggaran).

Pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan bisa mereduksi manuver kebijakan fiskal dalam upaya mendukung fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian nasional. Intinya, kapasitas kebijakan fiskal menjadi pertaruhan besar atas pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan.

Mengubah DJP sebagai lembaga setingkat kementerian berpotensi menciptakan masalah baru. Sebagai lembaga setingkat kementerian, DJP praktis menjadi lembaga politis. Konsekuensinya, pimpinan DJP adalah jabatan politik yang terbuka bagi kader partai politik, alih-alih pejabat profesional yang meniti karier dari bawah.

Pada titik ini, kredibilitas pelaksanaan kebijakan perpajakan menjadi titik sentralnya. “Penguasaan” partai politik atas DJP akan merecoki efektivitas kebijakan fiskal. Dengan logika itu pula, ide pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan perlu ditinjau ulang agar DJP tetap diposisikan sebagai area yang bebas dari politik.

Otoritas pajak di negara yang demokrasinya sudah mapan, seperti Amerika Serikat, toh tetap berada di bawah Kementerian Keuangan. Tugas otoritas pajak di sana adalah mengelola keuangan pemerintah federal dengan mengumpulkan pajak dan membayar tagihan pemerintah dan utang publik. 

Kewenangan membuat undang-undang keuangan dan pajak tetap berada di ranah kementerian keuangan pemerintahan federal. Itu pun masih memerlukan persetujuan dari Kongres dan parlemen. Artinya, ada pemisahan yang tegas antara lembaga eksekutor dan institusi konseptor.

Untuk dalam negeri, Kementerian BUMN bisa menjadi perbandingannya. Dulu Kementerian BUMN bermula dari Direktorat Jenderal BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Penaikan status menjadi Kementerian BUMN menghadapkannya langsung dengan DPR. Logika BUMN sering tidak sinkron dengan logika politik tadi.

Alih status Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. BKPM memiliki kedudukan setingkat kementerian, tapi tidak memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Artinya, BKPM pada saat itu tetap diposisikan sebagai lembaga pelaksana undang-undang.

Kenaikan status BKPM menjadikan Kementerian Investasi kini memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Meski demikian, benturan kepentingan sangat mungkin terjadi. Bagaimana Kementerian Investasi dapat membuat undang-undang (tentang investasi, misalnya) jika dirinya sekaligus menjadi pelaksananya?

Kembali kepada pokok persoalan, ulah pegawai pajak yang pamer harta tidak lantas diselesaikan dengan cara pemisahan DJP dari Kementerian Keuangan. Pepatah lama mengajarkan bahwa menghalau tikus yang bersembunyi di lumbung padi tidak harus dilakukan dengan membakar lumbungnya.

PENGUMUMAN

Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Kirim tulisan Anda ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.