Akomodasi Legislasi dan Asta Cita Prabowo

PRESIDEN Joko Widodo akan menyelesaikan periode kedua masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, perhatiannya terhadap berbagai program ambisius tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Sebut saja Ibu Kota Negara (IKN) dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berpeluang berlanjut.

Jokowi bahkan mengambil langkah “terselubung” untuk mempersiapkan kelahiran visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita. Jokowi juga ditengarai mengatur distribusi jabatan untuk tim sukses dan relawan di badan usaha milik negara, melakukan reshuffle kabinet (wakil menteri), mendorong eksposur internasional untuk Prabowo, serta memberi instruksi agar semua program Prabowo diintegrasikan ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Hal ini merupakan strategi yang diharapkan bakal melanjutkan Nawacita—sembilan prioritas pembangunan Jokowi. 

Asta Cita merupakan delapan misi Prabowo-Gibran. Misi ini terdiri atas 17 program prioritas dan delapan program yang hasilnya bisa terlihat secara cepat. Untuk itu, ada upaya akomodasi politik legislasi dalam suksesi Asta Cita dengan menyelundupkan rencana legislasi. Praktik ini dikenal dengan istilah midnight regulations atau midnight rulemaking.

Fenomena ini terjadi ketika presiden yang sedang menjabat mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru pada periode transisi sebelum presiden baru dilantik. Tujuannya adalah menyokong kebutuhan legislasi lebih awal serta memastikan kebijakan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Jerry Ellig, 2016). 

Modus yang sering digunakan, antara lain, revisi sejumlah peraturan yang sudah ada untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan agenda presiden yang akan datang. Contohnya revisi Undang-Undang Kementerian Negara untuk menyesuaikan struktur dan penambahan kementerian. Ada pula revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk menyiapkan pembentukan presidential club. Kemudian revisi UU TNI-Polri yang mendorong pengarusutamaan fungsi TNI-Polri di berbagai jabatan sipil.

Dalam situasi ini, terjadi penguatan instrumen peraturan eksekutif. Presiden mengeluarkan peraturan eksekutif yang tidak memerlukan persetujuan legislatif sehingga lebih cepat diimplementasikan tanpa hambatan.

Beberapa peraturan presiden kontroversial yang semestinya menjadi konten dalam undang-undang adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN yang mengatur hak guna usaha dengan jangka waktu 190 tahun serta Perpres Nomor 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi, yang memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. 

Praktik pembentukan peraturan tanpa proses peninjauan mendalam juga terjadi. Regulasi diterbitkan dengan cepat tanpa melalui proses analisis. Hal ini terjadi pada revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang pembahasannya hanya memakan waktu tujuh jam. Sejumlah undang-undang lain juga dibahas secara kilat: UU IKN, UU Daerah Khusus Jakarta, UU Cipta Kerja, UU KPK, serta UU MK. Percepatan ini menimbulkan kekhawatiran ihwal kualitas legislasi dan partisipasi publik. 

Legislasi Asta Cita

Daftar kebutuhan legislasi Asta Cita tidak berhenti di situ. Untuk merealisasi program cepat Prabowo-Gibran, pemerintah berikutnya diprediksi menyiapkan beberapa aturan yang perlu menjadi perhatian masyarakat sipil. 

Aturan-aturan itu menyangkut program makan bergizi gratis yang memerlukan peraturan presiden tentang pelembagaan dan pelaksana program. Program penghiliran mineral juga berpotensi mengubah berbagai peraturan sektoral kementerian melalui pembentukan peraturan presiden tentang tata kelola mineral kritis dan mineral strategis. 

Berikutnya proyek lumbung pangan diprediksi mengubah materi UU Pertanian, harmonisasi regulasi proyek strategis nasional (PSN), dan pembentukan peraturan presiden tentang lumbung pangan nasional. Dalam hal infrastruktur, aturan mengenai PSN juga akan makin dioptimalkan dan akan ada peluang perubahan. 

Untuk program bantuan sosial, akan ada kebijakan integrasi program kesejahteraan sosial yang saat ini terpisah di kementerian menjadi terpadu. Dalam konteks ini, masyarakat sipil harus mengawasi dengan ketat karena program bansos berisiko makin dikontrol untuk dijadikan komoditas politik. 

Pembentukan Badan Penerimaan Negara juga memerlukan aturan baru, yang diikuti perubahan aturan tentang reformasi subsidi dan perpajakan. Lalu program dana kelurahan akan mengubah Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah dan menambah aturan tentang dana kelurahan. Terakhir, program perumahan akan banyak mengubah peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta aturan mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat.