Proyek Rempang Eco City

Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Jokowi tak bisa lepas tangan dari kerusuhan di Rempang.
Legalitas lahan proyek Rempang Eco-City juga bermasalah.
Rencana pembangunan kawasan industri dan wisata di Rempang harus ditangguhkan.

PRESIDEN Joko Widodo tidak bisa lepas tangan begitu saja dari kerusuhan yang pecah di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada awal bulan ini. Kerusuhan pada 7 September lalu itu meletup karena warga Rempang menolak rencana penggusuran sewenang-wenang oleh pemerintah, yang ingin segera membangun Rempang Eco-City.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Investigasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, gabungan delapan organisasi sipil yang dikoordinasikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, mengungkap setidaknya 20 warga sipil cedera akibat bentrokan antara aparat dan penduduk yang menolak direlokasi paksa dari kampung mereka. Bukan hanya itu, 10 siswa sekolah menengah pertama dan guru mereka dilarikan ke rumah sakit karena terkena tembakan gas air mata polisi.

Penyelidikan awal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menemukan penggunaan kekuatan aparat keamanan yang berlebihan dalam penanganan konflik di pulau tersebut. Karena itu, pernyataan Jokowi, “Masak, urusan gitu sampe Presiden”, adalah sikap meremehkan seorang pemimpin terhadap konflik yang memakan korban.

Setelah terjadi kerusuhan, pemerintah pusat tak boleh buang badan dari urusan Rempang. Sebab, Rempang Eco-City merupakan salah satu proyek strategis nasional. Konflik berdarah itu tidak akan terjadi bila pemerintah tidak memaksakan proyek Rempang Eco-City yang akan digarap PT Makmur Elok Graha, bagian dari Artha Graha Network milik pengusaha Tomy Winata. Apalagi proyek tersebut berlumur masalah sejak awal.

Penyelidikan Ombudsman RI menemukan indikasi maladministrasi olehm Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam. BP Batam mengalokasikan 16.500 hektare lahan di pulau itu untuk Rempang Eco-City, berupa kawasan industri, perdagangan, hingga wisata. Pengalokasian lahan itu melanggar aturan karena Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum mengeluarkan sertifikat hak pengelolaan lahan kepada BP Batam.

Sertifikat hak pengelolaan lahan bisa terbit bila lahan berstatus clear and clean alias tidak ada sengketa seputar penguasaan lahan dan bangunan di atasnya. Faktanya, jauh sebelum ada rencana proyek Rempang Eco-City, di pulau tersebut sudah ada belasan kampung tua berumur ratusan tahun yang ditempati masyarakat secara turun-temurun.

Baca liputannya:

Benarkah Ada Kesepakatan Reloksasi Penduduk Pulau Rempang?

Kalaupun sampai saat ini penduduk Rempang belum mengantongi bukti kepemilikan lahan, itu bukan karena kesalahan mereka. Pemerintah lalai memberikan akses kepada warga Rempang untuk memperoleh hak mereka. Apalagi pemerintah sudah puluhan tahun memungut pajak bumi dan bangunan yang dikuasai warga. Penduduk Rempang pun telah bolak-balik berusaha mengurus sertifikat kepemilikan lahan mereka, tapi selalu ditolak badan pertanahan.

Melihat begitu kerasnya penolakan warga Pulau Rempang, serta legalitas lahan yang bermasalah, pemerintah seharusnya tidak memaksakan pengosongan permukiman penduduk pada 28 September nanti. Hentikan pula segala bentuk intimidasi oleh aparat keamanan yang berkeliaran di Rempang. Sebelum ada persetujuan secara sukarela dari masyarakat, proyek Rempang Eco-City harus ditangguhkan. Bila tidak, bara bisa kembali menjadi kobaran api konflik yang memakan korban lebih banyak.