Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SULIT berharap demokrasi Indonesia lima tahun ke depan akan maju jika menyimak pidato Presiden Joko Widodo dalam pelantikannya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober lalu. Alih-alih menegaskan sikapnya terhadap poin penting bernegara yang mengkhawatirkan akhir-akhir ini, ia lebih tertarik mengulas hal-hal mikro tentang pembangunan ekonomi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kita seperti mendengar pidato seorang Menteri Koordinator Perekonomian ketika sedang membuka sebuah seminar ekonomi makro. Jokowi tak tampil seperti pidatonya pada periode pertama lima tahun lalu, yang menegaskan hal-hal besar terkait dengan penegakan hukum, komitmen menjaga kebebasan berpendapat sebagai marwah demokrasi, pemberantasan korupsi, hingga upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi seraya menjunjung tinggi proteksi lingkungan dan hak asasi manusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Pidato pada periode keduanya ini relatif singkat dan hanya berfokus pada pembangunan ekonomi. Ia menyebutkan akan melanjutkan kerja masifnya membangun infrastruktur dengan inovasi, percepatan kerja birokrasi untuk menciptakan lapangan kerja. Apa yang disebut kesempatan besar oleh Jokowi adalah memanfaatkan bonus demografi yang tinggi untuk menggenjot pertumbuhan.
Lima tujuan yang ia sebut sebagai kerja lima tahun ke depan adalah membereskan regulasi, membangun sumber daya manusia, menyederhanakan birokrasi, infrastruktur, dan transformasi ekonomi. Menurut dia, Indonesia harus bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi yang punya daya saing manufaktur dan jasa modern. Kita tak bisa meraba yang dimaksud Jokowi dengan semua itu.
Apakah manufaktur tak akan mengeksploitasi sumber daya alam? Apakah bahan baku jasa modern tak memanfaatkan lingkungan? Jika benar demikian, Jokowi punya visi soal kelestarian lingkungan. Tapi tak satu pun kata "lingkungan" keluar dalam pidatonya itu.
Kita tahu, sumber daya alam telah menjadi malapetaka Indonesia karena menjadi bancakan dan rebutan para oligark di belakang pemain politik. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, potensi korupsi terbesar ada pada eksploitasi sumber daya alam. Jika proteksi terhadap sumber daya alam tak kuat, ia akan menjadi sumber korupsi yang masif. Dan korupsi sebesar-besarnya adalah penghambat demokrasi.
Tapi berharap pada komitmen Jokowi memang seperti menggantang asap. Di tangan dia, pemberantasan korupsi menjadi lemah. Ia menabalkan diri di atas pemberantasan korupsi dengan menempatkan KPK sejajar dengan eksekutif, bahkan ia sendiri kelak yang akan memilih Dewan Pengawas KPK yang powerful mengendalikan kerja lembaga ini. Jokowi bahkan menganggap pemberantasan korupsi menghambat investasi.
Maka pidato Jokowi di MPR itu hanya menunjukkan visi sempit kepemimpinannya lima tahun ke depan yang sudah tecermin dari apa yang dilakukannya selama ini. Kita tidak bisa berharap ia mau melindungi Indonesia dengan menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Kita tidak bisa berharap kepada politikus yang menganggap demokrasi menghambat stabilitas.
Besok, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet untuk membantu menjalankan visi sempit membangun Indonesia itu. Jika kita tak antusias menyambutnya, itu karena harapan sudah dibunuh Jokowi sejak sebelum bekerja.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
