Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Kota Bogor - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Jawa Barat, Rena Da Frina menyatakan akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Kota Bogor 2024. Rena mengungkapkan, telah mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Rena mengatakan, pengajuan cuti tersebut sudah disampaikan secara langsung kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor Hery Antasari dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Herry Karnadi pada Rabu, 24 Juli 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Betul sudah menghadap Pj Wali Kota dan Kepala BKPSDM hari Rabu kemarin, untuk mengutarakan niatan saya, yang Insya Allah saya akan maju di Pilwalkot Bogor tahun ini,” kata Rena, Kamis, 25 Juli 2024, sepert dikutip dari Antara.
Ia menyampaikan, Pj Wali Kota Bogor memberi tanggapan positif dengan niatan tersebut. Bahkan menyampaikan ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang muncul dan menyatakan akan maju di Pilkada Kota Bogor.
Sedangkan saat bertemu dengan Kepala BKPSDM Kota Bogor, Rena mengaku mendapat tanggapan positif dan diberi masukan untuk mengambil CLTN. Kemudian CLTN ini diajukan Rena pada hari ini, untuk mengikuti aturan terkait ASN yang maju Pilkada Kota Bogor.
“Jadi selama CTLN ini, saya tidak akan menerima gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai (TPP), meskipun status sebagai ASN tetap terjaga. Dengan langkah CLTN ini juga, berarti tidak ada beban negara untuk membayar ASN tersebut selama cuti,” jelasnya.
Meski terang-terangan akan maju Pilkada Kota Bogor dengan posisi sebagai bakal calon Wali Kota, Rena masih belum mau buka-bukaan tentang partai mana yang akan memberikan rekomendasi, serta dengan siapa akan berpasangan.
“Untuk peluang partai, pasangan, koalisi dan posisi akhirnya apakah jadi calon wali kota atau calon wakil wali kota, akan saya sampaikan nanti. Termasuk pemaparan visi misi yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Pilihan Editor: Politikus Golkar Sebut Ada Gesekan di KIM soal Pilkada