Kronologi dan Alasan Saksi Ridwan Kamil-Suswono Walk Out

“Seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU,” tuturnya.

Selain itu, Ramdan juga menyinggung soal rendahnya partisipasi pemilihan pada pilkada yang diduga disebabkan lokasi TPS yang berjauhan dengan tempat tinggal dan distribusi formulir C6 pemberitahuan yang disebut bermasalah.

Setelah menyampaikan keberatan, saksi paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana, Anthony James Harahap, juga menyinggung soal kejadian di TPS 028. Menurut dia, kejadian itu menjadikan hasil pilkada bukan representasi mayoritas masyarakat.

“Kami menganggap legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan,” kata Anthony.

Sementara itu, saksi paslon nomor urut 3 tidak menyampaikan kejadian khusus atau keberatan.

Pantauan Tempo yang berada di ruang rapat, setelah saksi paslon nomor urut 1 melakukan interupsi, sempat terjadi kedua belah pihak sempat berlomba-lomba untuk menyuarakan pendapatnya.

Tak lama setelah itu, saksi paslon nomor urut 1 mematikan mikrofon dan maju ke meja pimpinan rapat untuk mengumpulkan formulir yang berisi kejadian khusus dan keberatan. Ia juga berjabat tangan dengan Ketua KPU DKI Jakarta dan jajaran komisioner.

Setelah kembali ke tempat duduknya, saksi paslon nomor urut 1 walk out dari ruang rapat dan dipersilakan oleh Wahyu.

Setelah menampung kejadian khusus dan keberatan dari para saksi, Wahyu melanjutkan rapat untuk menetapkan hasil pilkada. Adapun berita acara dan sertifikat penetapan hasil pilkada ditandatangani oleh saksi paslon nomor urut 3. Sementara saksi paslon nomor urut 1 dan 2 menolak menandatanganinya.

Tanggapan KPU DKI

KPU DKI Jakarta menyatakan hasil rapat penetapan perolehan suara Pilkada Jakarta tetap dinyatakan sah meskipun saksi dari Ridwan-Suswono walk out.

“Apabila saksi tidak hadir dalam rapat pleno rekapitulasi, rapat pleno tetap sah,” kata Komisioner KPU Jakarta, Dody WIjaya, di Sari Pan Pacific, pada Ahad, 8 Desember 2024.

Namun, Dody menyayangkan keputusan saksi Ridwan-Suswono keluar alias walk out dari ruang rapat sebelum KPU mengesahkan perolehan suara.

Dodiy mengatakan, apabila Ramdan masih berada di dalam ruang rapat, KPU akan memberikannya hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan hasil.

“Apapun itu kami hormati, kalau itu bagian dari sikap pasangan calon,” ujarnya.

Selain walk out dari ruang rapat, saksi paslon nomor urut 1 Ridwan-Suswono dan paslon nomor urut 2 Dharma-Kun menolak menandatangani berkas penetapan perolehan suara.

Terkait hal itu, Dody mengatakan, hal itu tidak mengurangi legitimasi penetapan yang dilakukan KPU Jakarta hari ini.

“Tidak ada masalah ya,” kata dia.

Dody mengatakan, berkas penetapan tetap sah apabila telah mendapat tanda tangan dari Ketua KPU provinsi dan juga dua hingga tiga komisionernya.

“Hari ini tujuh orang ketua dan anggota KPU, Bawaslu tingkat Jakarta, semua menandatangani,” tuturnya.

Dody melanjutkan keputusan saksi untuk meninggalkan ruang rapat dan enggan menandatangani berkas penetapan hasil perolehan suara dapat dijadikan oleh legal standing KPU di Mahkamah Konstitusi.

Ia menegaskan, kejadian walk out dan keputusan saksi paslon untuk tidak menandatangani berkas bukanlah bentuk keberatan atas hasil yang ditetapkan, melainkan mempermasalahkan proses pilkada yang berjalan. 

“Semua paslon tidak ada keberatan terkait dengan sisi hasil,” kata dia.

Pilihan Editor: PPI Ungkap Faktor Penyebab Pramono-Rano Menang di Pilgub Jakarta