Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta merespons tudingan tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Tim hukum RIDO menuding KPU DKI tidak profesional, karena banyak warga yang tidak mendapat undangan memilih atau Form C6.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Astri Megatari mengatakan, pihaknya sedang mengumpulkan data tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami sedang mengumpulkan datanya, jika form C pemberitahuan tidak terdistribusi, maka dicatat dalam berita acara,” kata Astri saat dikonfirmasi Tempo melalui pesan WhatsApp pada Senin, 2 November 2024.
Bawa 100 bukti
Sekretaris Tim Pemenangan RIDO, Basri Baco, membawa 100 bukti laporan dari masyarakat Jakarta yang tidak mendapat undangan hak pilih atau formulir C6 ke KPU DKI.
Bukti tersebut dibawa tim hukum RIDO, saat melakukan unjuk rasa bersama kader Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus sebagai bentuk protes ke KPU DKI, pada hari ini, Senin, 2 Desember 2024.
“Kami sudah punya (bukti) 100 laporan warga ke Bawaslu yang terdiri dari 5 kota ya. Itu yang nanti akan dibawa tim hukum ke KPU,” kata Baco saat ditemui Tempo di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya atau DPD Partai Golkar, Senin, 2 Desember 2024.
Bukti tersebut terdiri dari dokumen-dokumen aduan dari masyarakat Jakarta yang sudah menjadi Daftar Pemilih Tetap atau DPT Pilkada Jakarta, namun tetap tidak diterima oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Nah berdasarkan itu, kita anggap KPU tidak profesional,” jelas Baco.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta itu mengatakan, aksi unjuk rasa tak hanya dilakukan di KPU DKI Jakarta, melainkan di kantor KPU yang berada di daerah Jakarta.
“Kita pencar ya, ada yang KPU Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Pokoknya kita berpencar untuk kasih dokumen-dokumen itu,” ucap Baco.
Aksi tersebut akan melibatkan 100 orang dari kader KIM Plus.
“Sekiranya nanti kita ada gerakan lagi, kita akan hadirkan massa besar-besaran,” tuturnya.
Ia menilai banyaknya masyarakat Jakarta yang tidak memperoleh hak pilihnya diduga menjadi penyebab partisipasi pemilih rendah di Jakarta.
"Ada hak warga negaranya yang hilang. Pantas saja partisipasinya rendah," katanya.
Foto 
