Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menjelaskan soal acara penundaan pemilu yang digelar anak buahnya di kantor Komisi Pemilhan Umum (KPU) Balikpapan Senin mendatang, 21 Maret 2022. Menurut Mahfud, acara tersebut merupakan penjelasan dari pemerintah pusat untuk memastikan persiapan pemilu dan pilkada tetap berjalan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Jadi, itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan Pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," ujar Mahfud melalui akun Instagram pribadinya, Jumat, 18 Maret 2022.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Undangan acara yang digelar Kedeputian 1 Kemenko Polhukam itu tersebar luas di masyarakat. Dalam undangan tersebut tertulis salah satu agenda pertemuan adalah membahas isu penundaan Pemilu 2024.
Mahfud menerangkan, dengan adanya acara itu artinya pemerintah tetap bekerja dengan berpedoman pada agenda konstitusional. Sehingga Pemilu 2024 tetap diselenggarakan serentak.
"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah," kata Mahfud.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Partai Politik, Brigadir Jenderal Ahmad Rizal, mengatakan pihaknya memang sedang melakukan safari ke beberapa daerah untuk menjelaskan isu itu. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak khawatir karena isu tersebut.
"Bukan membahas penundaan pemilu, malah menjawab itu bahwa pemerintah serius menyiapkan pemilu," kata Rizal saat dihubungi Tempo.
Isu penundaan Pemilu 2024 terus bergaung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi tokoh pejabat negara terakhir yang mengusung wacana ini.
Luhut mengklaim memiliki data bahwa wacana penundaan pemilu didukung oleh 110 juta warganet. Klaim yang sama pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Meskipun data tersebut diragukan validitasnya, Luhut tak menjawab saat diminta membuka lebih lanjut kepada publik.
Mahfud MD sebelumnya menyatakan bahwa Presiden Jokowi telah secara tegas menolak wacana penundaan pemilu tersebut. Bahkan dia mengaku telah diberi mandat oleh Jokowi untuk memastikan Pemilu 2024 berhalan sesuaai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada 14 Februari 2024.
Foto 
