Ada Dua Pengganjel Tapi Adam ...

SUDAH sangat jelas bahwa membina kekompakan tidak harus berarti menghilangkan perbedaan yang wajar lahir dari keadaan yang majemuk. Bahkan perbedaan itu seharusnya merupakan kekuatan pendorong untuk kemajuan. Dan Nabi kita sendiri mengajarkan bahwa "perbedaan di kalangan ummat beliau adalah rahmat"! Sepanjang perbedaan pendapat itu tidak berkembang menjadi peruncingan keadaan dan perpecahan di antara ummat. Sabda Nabi ini perlu kita resapi kembali justru dalam suasana seperti sekarang, di mana bangsa Indonesia sedang diuji dam menghadapi tugas nasional yang besar, yaitu penyelenggaraan Sidang Umum MPR dalam rangka menegakkan dan mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dan kehidupan konstitusi --Preiden Soeharto pada peringatan Maulid Nabi Muhammad, 20 Pebruari 1978, di Istana Negara. MINGGU ini seluruh anggota MPR - 920 orang yang kebanyakan tinggal di daerah - diharapkan sudah menerima bahan persidangan. Bahan itu terkumpul dalam 4 buku, masing-masing bersampul putih, oranye, merah dan biru. Sejak dibentuk 4 bulan lalu, setelah bersidang 11 kali, 31 Januari lalu Badan Pekerja MPR telah menyelesaikan tugasnya. Setelah 2 minggu dicetak, bahan-bahan BP MPR itu 16 Pebruari kemarin disampaikan kepada para anggota lewat fraksi masing-masing. Begitu pentingnya bahan tersebut, sampai-sampai untuk menyampaikannya kepada anggota yang kebetulan tinggal di daerah terpencil, kabarnya kalau perlu digunakan helikopter. Dengan begitu, selama 2 minggu mereka bisa mempelajarinya, sebelum mengikuti sidang umum MPR yang akan berlangsung 11-23 Maret mendatang. Meski begitu, ternyata tiak semuanya berjalan lancar. Masih ada persoalan yang dianggap merupakan pengganjel, yang belum sepenuhnya disepakati oleh kelima fraksi. Toh ketua MPR-DPR Adam Malik optimis bahwa pengganjel itu "akan bisa kita licinkan." Caranya? "Mungkin dengan cara tawar-menawar atau rembugan, seperti yang biasa terjadi selama ini," kata Adam lagi. Bahkan sebulan sebelum sidang umum, ketua BP MPR Achmad Lamo mengharap bahwa rembugan itu akan bisa dilangsungkan untuk merintis jalan licin. Sementara buku merah berisi keputusan sidang paripurna BP MPR dan buku biru (disebut pula "buku terang") merupakan petunjuk yang berisi skema gedung dan nama pBnpinan MPR-DPR, maka dalam buku oranye tercantum usul dan catatan fraksi. Catatan perbedaan fraksi fraksi (juga rancangan ketetapan dan keputusan) terdapat dalam buku putih. ABRI Modal Dasar Dan 9 soal itu antara lain 2 hal yang sama sekali ditolak Fraksi Persatuan. Yaitu masuknya 'kepercayaan' dalam GBHN dan adanya TAP-MPR untuk Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Tujuh hal laimlya, oleh fraksi Persatuan maupun Demokrasi diusulkan sebagai koreksi dalam GBIN.  Peningkatan pendidikan politik. Selain agar pembentukan parpol dan golkar bisa sampai tingkat desa--dengan demikian kedua fraksi ini menolak gagasan massa mengambang--hendaknya pemilu dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk kontestarl, bukan oleh LPU seperti sekarang.  Pembinaan generasi muda (jelasnya KNPI) hendaknya diatur oleh pemuda sendiri. Jangan ditangan-satukan (istilah Fraksi Persatuan) atau jangan bersifat monolit (istilah Fraksi Demokrasi).  Soal ekonomi lemah. Fraksi Persatuan menghendaki ketegasan istilah 'pribumi' dan 'non-pribumi', dengan tekanan pengutamaan bantuan pada pribumi. Bagi fraksi Demokrasi, istilah 'pribumi' dan 'non-pribumi' dinilai kurang tepat, meski tetap mengharapkan kemudahan perlakuan bagi golongan lemah yang 'Indonesia asli.'  Repelita yang selama ini hanya berdasarkan Keppres, hendaknya berdasarkan W. "Kalau APBN sebagai pecahan Repelita selalu ada W-nya dan tiap tahun dibahas DPR, mengapa Repelita sebagai induknya yang berlaku 5 tahun tidak pakai UU?" alasan kalangan fraksi Persatuan. Fraksi Demokrasi lebih jelas lagi, agar Pelita dilaksanakan oleh Presiden bersama DPR.  Wajib belajar, hendaknya dilaksanakan mulai Repelita III (1979-1983). Fraksi lainnya yang umumnya pendukung pemerintah seperti ABRI, Karya, Daerah, bukannya tak menyetujui wajib belajar. Cuma mereka beranggapan, setidaknya ha itu sudah mulai berlaku sejak Pelita II ini, misalnya penghapusan SPP di tingkat SD.  Penerangan dan pers. Fraksi Persatuan dan Demokrasi mengusulkan peniadaan lembaga SIT bagi penerbitan media massa. Juga minta agar pemanfaatan radio, televisi, film, kantor berita dan pers semakin diperluas. Tiga fraksi lainnya sebenarnya sependapat, cuma bagi mereka untuk sementara ini lembaga SIT masih dianggap perlu.  Tentang istilah 'tujuan nasional' pada bab pendahuluan GBHN, yang hendaknya diartikan sebagai 'tugas pemerintah.' Menurut fraksi Persatuan, tujuan nasional ialah Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Fraksi Demokrasi setelah menganggap istilah tersebut sebagai "untuk mewujudkan tujuan nasional" akhirnya menambah nomor baru yang senada dengan fraksi Persatuan. Itu tak berarti antara fraksi Persatuan dan Demokrasi selalu ada persamaan. Ada satu hal di mana mereka berbeda pendapat. Yaitu tentang kalimat "ABRI sebagai modal dasar nasional." Sementara Fraksi Demokrasi menerima dwifungsi ABRI "karena ABRI bukan saja sebagai kekuatan hankam tapi juga kekuatan sospol," bagi Persatuan modal dasar itu selain ABRI juga parpol, organisasi pemuda & mahasiswa, keagamaan dan sebagainya. Sementara 3 fraksi lain umumnya menerima keseluruhan materi (dengan perbaikan redaksionil), ada beberapa hal yang diprioritaskan oleh fraksi Persatuan dan Demokrasi. Persatuan misalnya menghendaki UU wajib milisi, yang belum tercantum dalam GBHN. Kalender Konstitusi (prosedur pemilihan Presiden, pertanggungan jawab Presiden hak kewajiban dan identitas DPR) juga merupakan usul yang belum mendapat tanggapan. Adapun fraksi Demokrasi minta agar dicegah kemungkinan adanya monopoli di sektor ekonomi penggalakan asas swasembada alias berdikari, penyusunan W tentang desa untuk menggerakkan partisipasi desa dan penyelenggaraan administrasi desa yang lebih luas dan efektif.