Afifuddin Optimistis Kegiatan KPU Berjalan Lancar Meski Anggaran Dipangkas Rp 843 M

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Mochammad Afifuddin memastikan seluruh kegiatan lembaganya akan berjalan lancar meski anggaran KPU dipangkas hingga Rp 843 miliar. Ia mengatakan KPU akan menyesuaikan berbagai program lembaganya, termasuk kegiatan tentang pemilihan kepala daerah 2024 setelah pemangkasan anggaran.

“Aktivitas yang sekarang ini, pilkada dan juga aktivitas-aktivitas nanti setelah tahapan pilkada selesai, kami sesuaikan dengan dukungan anggaran yang tadi kami bahas di Komisi II DPR,” kata Afif saat ditemui awak media seusai rapat dengan Komisi II DPR di gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Februari 2025.
 
Ia mengatakan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan berdampak berat terhadap KPU. Sebab KPU telah mengkonsolidasi dan akan berinovasi agar tetap bisa bekerja dengan maksimal dengan alokasi anggaran yang tersedia. “Insyaallah tidak (berdampak berat). Kami sudah mengonsolidasikan,” kata dia.

Alokasi anggaran KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 awalnya sebesar Rp 3,062 triliun. Lalu pemerintah memangkas anggaran di KPU sebanyak Rp 843 miliar atau setara dengan 27,53 persen.

Rapat Komisi II DPR dengan KPU ini merupakan tindak lanjut dari keputusan pemerintahan Prabowo Subianto yang memeriintah kementerian, lembaga, dan kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran. Bulan lalu, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden tentang Efisiensi Anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Prabowo menargetken penghematan anggaran sebesar Rp 306 triliun.

Pemangkasan anggaran ini di antaranya untuk membiayai berbagai program utama pemerintahan Prabowo seperti makan bergizi gratis (MBG) dan pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu, ada juga utang pemerintah yang jatuh tempo dan bunga pokok utang pada 2025 mencapai Rp 1,3 triliun.

Saat rapat dengan Komisi II DPR, Afif membeberkan beberapa bidang di KPU yang terdampak pemangkasan anggaran tersebut. Kegiatan itu di antaranya program yang berhubungan dengan dukungan manajemen dan kegiatan penyelenggaraan pemilu .Program dukungan manajemen dipangkas Rp 588,77 miliar sehingga menjadi Rp 2,18 triliun. Kegiatan penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi dipangkas Rp 255 miliar sehingga menjadi Rp 35,81 miliar.
 
Selanjutnya, belanja operasional kantor dipangkas Rp 456 miliar sehingga menjadi Rp 586 miliar dan belanja non operasional dipotong Rp 386 miliar sehingga menjadi Rp 85 miliar.