Aliansi Dosen Tuntut Regulasi Tukin Diatur Secara Adil

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa terdapat kesenjangan remunerasi antara perguruan tinggi negeri (PTN). Kampus-kampus ternama yang berada di wilayah dengan populasi besar cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kampus yang kurang dikenal dan berada di daerah dengan populasi kecil. Hal ini melanggar prinsip keadilan antar sesama profesi dosen ASN.

Remunerasi menurut Anggun juga kerap diterima dosen di bawah nominal Tukin yang telah diatur berdasarkan kelas jabatan. Selain itu, kampus sering kali menaikkan uang kuliah dan menerima mahasiswa baru dalam jumlah besar untuk meningkatkan remunerasi. Akibatnya, dosen mengajar secara melewati standar SKS yang wajar, yang kemudian mengganggu waktu mereka untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi lainnya, seperti riset dan pengabdian masyarakat.

"Kuota mahasiswa baru yang besar di PTN mengurangi kesempatan PTS untuk mendapatkan mahasiswa baru, mengganggu keseimbangan ekosistem pendidikan tinggi," kata dia.

Ia juga menyoroti terdapat perbedaan remunerasi dengan Tukin. ADAKSI menekankan bahwa remunerasi seharusnya ditempatkan sebagai bonus atas kinerja perguruan tinggi yang bergantung pada pendapatan masing-masing. Sebaliknya, Tukin merupakan hak wajib yang harus diterima setiap dosen ASN Kemdiktisaintek, dengan besaran yang sama di seluruh Indonesia, sesuai kelas jabatan, dan didanai melalui APBN, bukan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Perpres baru ini, kata Anggun, diharapkan mampu menjadi solusi yang adil dan berkeadilan bagi seluruh dosen ASN Kemdiktisaintek, tanpa memandang status PTN tempat mereka mengabdi.

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas, untuk mendukung upaya ini demi menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia," ujar Anggun.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie mengatakan pihaknya sedang berupaya untuk membayar tunjangan kinerja atau Tukin dosen ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Kemendiktisaintek saat ini sedang menyelesaikan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Tukin dosen ASN itu. Perpres ini diperlukan sebagai aturan turunan untuk mencairkan Tukin dosen ASN. Rancangan Perpres itu kini sedang dalam tahap harmonisasi.

"Perpres ini kunci. Ini memang harus diurus. Nah, rancangan Perpres ini pun sudah ada dan sedang dibicarakan di rapat-rapat harmonisasi antar-kementerian," kata Stella ketika berkunjung ke kantor Tempo di Jakarta, Rabu malam, 8 Januari 2025.

Stella mengatakan Kemendiktisaintek merupakan kementerian baru yang merupakan pecahan dari Kemendikbudristek. Karena itu, Satryo Soemantri Brodjonegoro ketika awal menjabat sebagai Mendikti Saintek segera menyusun alokasi anggaran tukin dosen ASN. Anggaran yang diusahakan sebesar Rp2,8 triliun. Anggaran ini pun sudah dimintakan kepada DPR.

"Kan ada warisan dari sebelumnya. Nah, kami bisa mengatur, bisa meminta apa yang masih kurang. Nah, yang kami mintakan di konsinyasi di DPR soal tukin itu," kata Stella.

Hendrik Yaputra berkontribusi dalam tulisan ini