Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons isu anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang disebut terbatas sampai Juni 2025. Dasco mengatakan pemerintah memiliki beberapa cara yang akan ditempuh supaya anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) bisa menggunakan anggaran yang ada untuk MBG.
“Ada beberapa terobosan dari pemerintah supaya kemudian makan bergizi gratis itu bisa memakai anggaran yang ada, tetapi tetap bisa menjangkau target atau sasaran yang di awal sudah dipatok untuk berapa orang,” kata dia saat ditemui wartawan di gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2025.
Meski demikian, Dasco melanjutkan, dia tidak berwenang memberikan detail lebih lanjut tentang terobosan yang dimaksud. “Karena saya tahu aja. Tapi nanti biar yang berwenang yang menyampaikan,” ucap Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengatakan, anggaran MBG sebesar Rp 71 triliun yang tersedia saat ini hanya mencukupi hingga Juni 2025. Bahkan, dana tersebut belum mampu mencakup seluruh anak sekolah di Indonesia.
Zulhas menyampaikan hal tersebut dalam rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa, 7 Januari 2025. “Sekarang Rp71 triliun cukup sampai bulan Juni. Kalau tahun depan mau semua dari Januari, maka perlu anggaran Rp 420 triliun,” kata dia.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyebut bahwa jika program MBG ingin dijalankan secara penuh selama satu tahun dari Januari hingga Desember, maka diperlukan anggaran mencapai Rp420 triliun.
“Bayangkan, belanja makanan sebesar itu setiap tahun. Ini tentu memerlukan upaya yang sangat besar,” kata dia.
Tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun yang diajukan pada Juni mendatang direncanakan untuk mendanai program MBG dari Juli hingga Desember 2025. Selain itu, BGN juga berencana menambah jumlah anak penerima manfaat.
Zulhas juga menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan pangan dalam negeri di Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pemerintah melihat provinsi ini sebagai tempat strategis untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung program MBG.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Karunia Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.