Perbesar
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Ringkasan Berita
Sejumlah pengamat hak asasi dan pemerhati hukum mengkritik pengamanan gedung Mahkamah Agung (MA) oleh militer.
Pengerahan militer untuk membantu pengamanan harus dalam kerangka membantu kepolisian. Nah, mengapa MA mengabaikan ketentuan tersebut?
Daftar tersangka kasus suap penanganan perkara di Mahkamah Agung bertambah.
JAKARTA – Sejumlah pengamat hak asasi dan pemerhati hukum mengkritik pengamanan gedung Mahkamah Agung (MA) oleh militer. Mereka menilai keputusan MA melibatkan tentara menjaga gedung peradilan tertinggi itu sebagai kebijakan yang tidak relevan dalam pengamanan dan bisa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang TNI.
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
