Nirefektif di Akhir Rezim

JAKARTA — Talabudin tampak kecewa terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Warga Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, ini tidak menyangka Jokowi mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Di sisa masa jabatan, menurut dia, Presiden seharusnya berfokus menyelesaikan persoalan-persoalan agraria. "Bukan justru melakukan akomodasi politik untuk kepentingan Jokowi," ujar anggota Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas ini saat dihubungi pada Rabu, 21 Februari 2024.

Talabudin menegaskan, persoalan agraria menjadi masalah serius bagi warga Wadas. Sejak 2013, warga menolak penambangan andesit di Desa Wadas. Andesit dijadikan bahan baku untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Warga menolak penambangan tersebut karena berpotensi merusak lingkungan dan menghilangkan sumber penghidupan mereka sebagai petani.

Dia menilai Presiden Joko Widodo tidak pernah serius mengatasinya selama rentang waktu masalah tambang andesit itu muncul. Pemerintahan Jokowi malah mengirim ratusan aparat guna mengawal tim pengukur lahan tambang andesit ke Desa Wadas pada 8 Februari 2022.
 
Warga menolak pengukuran lahan, tapi aparat diduga membalasnya dengan mengintimidasi dan menangkapi mereka. Jokowi makin menunjukkan ketidakseriusannya mengatasi masalah agraria dengan menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN. "Dia militer dan tak memiliki pengalaman. Kami jadi khawatir atas nasib kami," ujar Talabudin.

Warga Wadas saat ini tengah berjuang dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Warga menggugat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Purworejo, Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Gubernur Jawa Tengah. Kelima tergugat itu dinilai melakukan perbuatan melawan hukum akibat penambangan batuan di kawasan Wadas. Sidang perdana pada Kamis, 30 November 2023. Sidang selanjutnya digelar pada Kamis, 22 Februari 2024. Agendanya adalah pembacaan replik dari penggugat.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, 9 Januari 2024. ANTARA/Sigid Kurniawan

Reshuffle Bukan untuk Perbaikan Kinerja

Presiden Joko Widodo melantik AHY menggantikan Hadi Tjahjanto. Hadi lantas ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Mahfud Md. yang mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Sejumlah pengamat menilai perombakan menjelang akhir pemerintahan disebut tak efektif.
  
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan perombakan kabinet tidak akan efektif memperbaiki kinerja pemerintahan. Sebab, menteri baru akan sulit beradaptasi di sisa masa jabatan Presiden Joko Widodo yang bakal habis pada Oktober 2024. “Sisa waktu sangat sedikit untuk perbaikan,” ujar Dedi, kemarin.
  
Dia juga ragu AHY dapat memimpin Kementerian ATR/BPN. AHY dinilai tidak memiliki pengalaman menangani masalah agraria. Menurut Dedi, persoalan Kementerian ATR bukan sekadar urusan administrasi, melainkan tata kelola agraria dan pertanahan. Dia menilai pengalaman militer belum tentu bisa mengatasi masalah tersebut. “Menteri ATR sebelumnya yang juga seorang jenderal saja tidak banyak membuat perubahan,” kata Dedi.

Dedi menduga pengangkatan AHY hanya untuk mempertahankan kekuasaan Jokowi. Menurut dia, Presiden ditengarai membutuhkan dukungan Demokrat untuk membungkam wacana hak angket DPR mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Hak angket ini pertama kali dilontarkan calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo. “Kepentingannya untuk membungkam desakan audit keterlibatan Presiden,” kata Dedi.

Dedi juga menilai jabatan untuk AHY karena telah mendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilihan presiden 2024. Partai Demokrat merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Gibran. “AHY dianggap cukup penurut menyokong Prabowo yang terbukti menang,” kata Dedi.

Dihubungi secara terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai reshuffle pada akhir masa pemerintahan tidak berdasarkan kepentingan kinerja. Kepentingan pergantian menteri hanya untuk mengamankan kekuasaan Jokowi dan menjaga kesinambungan pemerintahan Prabowo-Gibran. “Jadi, ini tak berbicara efektivitas pemerintahan. Murni komoditas politik,” kata Ujang saat dihubungi, kemarin.
  
Analisis tersebut, menurut dia, didasari pendidikan dan pengalaman AHY tidak cocok menjadi Menteri ATR. AHY tak memiliki kompetensi soal pertanahan. “Basisnya bukan keahlian, tapi basis politis,” kata Ujang.
  
Perombakan ini, menurut Ujang, juga untuk mengimbangi kekuatan PDI Perjuangan yang tidak lagi berpihak kepada Jokowi. Presiden Joko Widodo membutuhkan dukungan untuk meredam berbagai isu, dari hak angket DPR hingga isu pemakzulan di parlemen. “Di parlemen, jumlah kursi PDIP masih mayoritas. Dalam keadaan itu, Demokrat penting sebagai penyeimbang,” kata Ujang.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Arif Susanto mengatakan reshuffle di era Jokowi lebih sering menimbang aspek konsolidasi kekuasaan ketimbang memperbaiki kinerja pemerintah. Dia menduga reshuffle hanya untuk menghadapi PDI Perjuangan yang kini sudah menjadi lawan bagi Jokowi. "Dengan asumsi tersebut, pertimbangan kemampuan dan rekam jejak AHY menjadi tidak relevan," kata Arif, kemarin.

Menurut dia, agenda reforma agraria dianggap pemerintah sebagai ornamen politik. Buktinya, ketimpangan kepemilikan lahan tetap bertahan. Di sisi lain, pendekatan penyelesaian sengketa lahan kurang menyentuh akar persoalan. Arif pun memprediksi, pada masa kepemimpinan AHY, Kementerian ATR/BPN akan berjalan datar. "Bahkan berpeluang menurun efektivitas kinerjanya," ujar Arif.
 
Arif menilai penunjukan Hadi ditengarai untuk mengamankan kekuasaan Jokowi. Ini membuktikan bahwa Jokowi masih mengandalkan orang-orang dekatnya untuk menjaga kekuasaan. Hal itu penting untuk menghadapi potensi menguatnya guncangan politik pasca-pemilu.

Pertemuan AHY dan Presiden Joko Widodo yang diunggah akun X Partai Demokrat di Yogyakarta. Oktober 2023. Dok. X/@PDemokrat

  
Ketua Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan belum pernah tahu rekam jejak AHY menangani masalah-masalah agraria. Menurut dia, pemilihan AHY sebagai Menteri ATR hanya atas pertimbangan politik semata. Penunjukan AHY dinilai tidak berhubungan dengan agenda mempercepat reforma agraria. “Kalau ingin mencapai target reforma agraria, lebih tepat mengangkat Wakil Menteri ATR saja. Setidaknya sudah lebih paham,” kata Iwan, kemarin.

Menurut Iwan, Presiden memang kerap menempatkan sosok tidak berkompeten dari sisi latar belakang di jabatan Menteri ATR/BPN. Selain AHY, Menteri ATR sebelumnya, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, juga tak memiliki pengalaman mengatasi persoalan agraria. “Karena tak memahami isu agraria. Capaian reforma agraria menurut Nawacita Jokowi selalu di bawah target,” katanya. Sosok Menteri ATR seharusnya diisi oleh tokoh yang mengenal masalah agraria, tata ruang, dan pertanahan yang baik, sehingga masalah-masalah agraria bisa diselesaikan dengan cepat.

Menurut Iwan, agenda reforma agraria penting untuk diselesaikan karena memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, politik, maupun hukum. Reforma agraria yang penting untuk diselesaikan yakni mempercepat redistribusi tanah-tanah yang belum dijalankan, menyelesaikan konflik agraria dengan prinsip pemulihan hak-hak korban, dan yang terpenting memberantas mafia tanah. Iwan berharap masalah ini menjadi perhatian AHY untuk diselesaikan.

Adapun AHY, saat serah-terima jabatan di kantor Kementerian ATR/BPN, mengatakan berkomitmen untuk belajar serta memberikan kinerja terbaik, meski tak memiliki latar belakang di bidang pertanahan dan tata ruang. “Saya hadir dengan niat baik, dedikasi, dengan komitmen, dengan culture of excellence, dan tentunya dengan leadership dan manajemen. Sekali lagi, saya ingin belajar dengan cepat,” tutur AHY dalam siaran pers yang diterima Tempo, kemarin.

AHY mengatakan Kementerian ATR/Kepala BPN akan berfokus mengerjakan tiga hal seperti arahan Presiden Joko Widodo, yakni menuntaskan sertifikat tanah elektronik, memberantas mafia tanah, serta mencapai target 120 juta pendaftaran tanah pada 2024. “Kami ingin Kementerian ATR/BPN, sesuai dengan semangatnya melayani, profesional, tepercaya, juga bisa menjadi bagian yang fundamental untuk meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

HENDRIK YAPUTRA | SUKMA LOPPIES