Bagaimana Membiayai Partai

AGAKNYA, tak pernah ada anggaran yang dikeluarkan secara resmi sebuah partai untuk gaji sang ketua. Setidaknya, sulit dipercaya bahwa jabatan itu mendapat gaji, sekalipun itu dari iuran para anggota. Memimpin partai, percaya atau tidak, mestinya lebih merupakan kerja sukarela. Apalagi jika diketahui betapa partai kini "senen-kemis", dan bergantung pada dana pemerintah . Itulah barangkali sebabnya, untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI, "Salah satu syaratnya harus berkantung tebal," seperti dikatakan Ipik Asmasubrata, anggota DPR, dan juga Ketua DPD PDI Jakarta. Ia, lantas menunjuk contoh apa yang telah dilakukan Almarhum Prof. Dr. Soenawar Soekowati, semasa menjabat Ketua Umum PDI. "Pak Soenawar sampai menjual rumahnya di Bandung untuk membiayai partai," ujar Ipik. Nyonya Soenawar bercerita lebih jauh. Keluarga ini memiliki sebuah rumah di Jalan Juanda No. 42. Luas tanahnya 3.000 m2. "Anda bisa membayangkan, rumah itu terletak di jalan protokol. Mahal, deh," ujar Nyonya Soekowati. Hasil penjualan rumah pada akhir 1982 itu, "Separuhnya dipakai oleh Bapak untuk membiayai partai." Berapa? "Lebih dari Rp 180 juta." Uang itu tak disumbangkan sekaligus. "Sedikit-sedikit, tahu-tahu habis. Yah, malah terpaksa menjual barang-barang yang lain," tambah Nyonya Soenawar. Begitu miskinkah partai-partai dewasa ini ? Kisah pemerintah Orde Baru membiayai partai dimulai ketika Sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional pada pertengahan Maret 1984. Mulai 1 April tahun itu, pemerintah memutuskan memberi bantuan bulanan Rp 2,5 juta bagi setiap parpol dan Golkar, plus biaya kongres Rp 30 juta. Kini, menurut Sekjen PDI Sabam Sirait pemerintah memberi dana Rp 5 juta sebulan. Kecuali itu, ada pula biaya Rp 100 juta yang diberikan sekali setahun. "Padahal, di pusat saja agar longgar menjalankan partai diperlukan Rp 500 juta setahun," kata Sabam. Biaya Kongres III PDI kali ini saja mencapai Rp 216 juta. Pemerintah menyumbang Rp 150 juta, "dan sisanya terpaksa dicari sendiri". Itu tak termasuk tiket peserta kongres dari daerah, yang terpaksa pula mencari sendiri, dan mengimbau pemerintah daerah untuk sudi membantu. Menurut Sekjen PPP, Mardinsyah, melalui Setneg, pemenntah memang hanya memberikan dana mengelola partai Rp 5 juta sebulan. Sedangkan bagi cabang, dana itu diambil dari APBD. "Padahal, lebih dari itu yang diperlukan," katanya.