Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL melakukan pertemuan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada Senin, 20 Januari 2025. Pertemuan itu dilakukan untuk melakukan evaluasi bantuan yang dapat diberikan kepada nelayan dampakdari adanya pagar laut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan adanya pertemuan tersebut untuk mempercepat penanganan kasus pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. “Kami bersama Pak Menteri dan Wamen KKP, melakukan evaluasi cara yang baik, aman, cepat dan praktis, untuk mempercepat dalam membantu kesulitan nelayan," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Senin.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Ali, penanganan ini merupakan arahan yang diberikan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebab, adanya pagar laut itu membuat para nelayan harus memutar untuk mencari ikan.
"Sesuai instruksi Presiden RI, TNI harus bisa membantu kesulitan rakyat," kata Ali.
TNI AL telah mendapatkan instruksi dari Prabowo mengenai pagar laut pada Sabtu, 18 Januari 2025. Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan instruksi ini berupa pembongkaran pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. "Tugas ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kepada kami," kata dia saat dihubungi, Sabtu, 18 Januari 2025.
Menurut Hady, keberadaan pagar laut di perairan Tangerang ini telah meresahkan masyarakat khususnya nelayan. Tak hanya itu, dia menilai keberadaan pagar laut yang melintasi 16 desa di enam kecamatan ini berpotensi memiliki dampak buruk pada ekosistem pesisir.
"Tentu saja bertentangan dengan Asta Cita pemerintah, di mana salah satunya menekankan tentang penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam," kata Hady.
Pembongkaran pagar laut di Tangerang ini dipimpin oleh Komandan Pangkalan Utama TNI AL III Jakarta Brigadir Jenderal Harry Indarto. TNI AL mengerahkan sebanyak 300 personel untuk membongkar pagar laut tanpa izin tersebut. "Kami juga dibantu dengan ratusan masyarakat di pesisir Tangerang," ujarnya.
Namun, saat ini pembongkaran pagar laut itu ditunda. TNI AL masih berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku kementerian yang berwenang dalam izin pembangunan ruang laut.
Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah akan membongkar pagar laut itu pada Rabu, 22 Januari 2025. Pembongkaran akan dilakukan oleh KKP, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI), dan Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam).
Keputusan pembongkaran ini setelah Sakti bertemu dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 20 Januari 2025. “Setelah kami dipanggil presiden, kami akan koordinasi lagi dan kami sudah putuskan nanti hari Rabu, kami akan berkumpul untuk pembongkaran,” kata dia.
Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam pembuatan artikel ini
Foto 
