Menyelisik Lubang Timbunan Beras Bansos

Warga berada di dekat timbunan beras yang diduga sebagai bantuan sosial Presiden, di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, 31 Juli 2022. TEMPO/M. Taufan Regganis

Nanang Firmansyah, penggali lubang timbunan beras bansos, mengaku menerima kabar dari kawannya ihwal JNE yang membutuhkan orang untuk menggali tanah pada medio 2020. Nanang kemudian dihubungi JNE, yang menawarkan bayaran Rp 1,5 juta.

Ia mengatakan lubang yang digali seluas 2 x 2 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Selama dua hari, Nanang bersama seorang temannya menggali lubang sedari pagi hingga siang. "Menggali manual menggunakan cangkul dan alat seadanya," kata dia, Ahad, 31 Juli 2022. Setelah pekerjaan itu selesai, ia mengaku langsung diperintahkan untuk meninggalkan lokasi dan menerima bayaran sesuai dengan kesepakatan awal.

Sorotan publik terhadap lubang timbunan beras pada akhir pekan lalu itu membuat Nanang heran. Sebab, seingat dia, tanah yang dulu digalinya itu untuk lubang septic tank. "Tidak tahu bahwa ternyata untuk ngubur bansos," ujarnya.

Ketua lingkungan di kawasan Sukmajaya, Sugeng, mengatakan lokasi yang menjadi tempat penimbunan beras bansos itu sehari-harinya digunakan sebagai tempat parkir mobil logistik JNE. Mobil sering terlihat lalu lalang di petak lapangan depan kantor JNE Depok tersebut. "Setahu saya, lokasi ini adalah tempat parkir. Jadi, saya tidak berpikir macam-macam," kata Sugeng. 

Peran Perusahaan dalam Temuan Timbunan Beras Bansos

Komisaris Besar Endra Zulpan menjelaskan, PT DNR merupakan perusahaan pemenang kontrak dari pemerintah untuk mendistribusikan beras bansos dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) ke masyarakat. Program ini digulirkan untuk meredam dampak pandemi Covid-19 pada 2020.

PT DNR kemudian menjalin kerja sama dengan JNE untuk mengirim beras bansos ke alamat daftar penerima. Perseroan berperan menyiapkan beras di gudang Bulog di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Kala itu, kata Endra, PT DNR memerintahkan JNE mengambil beras di gudang Bulog.

Menurut Endra, pengiriman beras bansos oleh JNE diklaim mengalami gangguan akibat cuaca hujan. "Sehingga beras ini dikatakan dalam kondisi rusak," ujarnya. JNE, kata dia, juga mengakui kondisi beras basah akibat kesalahan operasional JNE.

Endra mengatakan JNE menyatakan telah menggantinya dengan paket lain yang setara. Namun, menurut dia, kepolisian masih perlu memeriksa lebih dalam soal dokumen dan daftar penerima bantuan setelah paket beras awal dinyatakan rusak. Kendati penggantian bansos tidak dibebankan ke pemerintah, ia melanjutkan, JNE juga mengaku telah melakukan pembayaran ke pemerintah.

Sementara itu, Endra mengungkapkan, saksi Mira Riyati dari Kementerian Sosial menyatakan tidak mengetahui ihwal kerja sama Bulog dengan vendor. Mira, kata Endra, hanya menjelaskan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bulog untuk menyalurkan beras bansos. "Berdasarkan pemeriksaan, jumlah beras yang dikirim oleh JNE dalam kontrak bersama PT DNR sekitar ratusan ribu ton," kata Zulpan.

Warga memperlihatkan timbunan beras yang diduga bantuan sosial Presiden, di Kampung Serab, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, 31 Juli 2022. TEMPO/M Taufan Regganis

JNE yang dimaksud dalam kasus ini adalah PT Jalur Nugraha Ekakurir. Kemarin, Tempo berupaya mendatangi kantor pusat JNE di Jalan Tomang Raya, Jakarta Barat, untuk meminta penjelasan mengenai kasus ini. Namun manajemen JNE belum berkenan memberikan keterangan soal kronologi kerja sama JNE ataupun prosedur operasi standar (SOP) penanganan barang yang rusak.

Sebelumnya, Wakil Presiden Bidang Pemasaran JNE, Eri Palgunadi, telah menegaskan bahwa perusahaannya tidak melakukan pelanggaran terkait dengan temuan beras bansos di Depok. Melalui keterangan tertulis, ia menjelaskan bahwa hal yang dilakukan JNE sudah sesuai dengan SOP penanganan barang rusak. "Sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati kedua belah pihak," kata Eri, 31 Juli 2022.

Adapun PT DNR, yang disebut-sebut dalam kasus ini, ditengarai merupakan PT Dos Ni Roha, anak perusahaan PT Dosni Roha Indonesia Tbk di sektor perdagangan. Situs resmi kelompok usaha DNR mencatat aktivitas perseroan dalam kegiatan penyaluran bansos sejak 2020. Dalam publikasinya, PT DNR bersama Bulog turut menghadiri acara Penutupan Penyaluran Bantuan Sosial Beras Tahap 1 dan 2, yang digelar Kementerian Sosial pada 3 November 2020.

Kemarin, Tempo juga berupaya menanyakan kasus ini dengan mengirim pesan elektronik ke Sekretaris Perusahaan PT Dosni Roha Indonesia Tbk, David Widiantoro. Tempo turut menghubungi Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya, untuk meminta konfirmasi ihwal kerja sama dengan PT DNR. Namun, hingga berita ini ditulis, David dan Tomi tidak merespons.

Adapun Kementerian Sosial mengarahkan Tempo mengirim pertanyaan melalui surat elektronik. Namun Kementerian belum memberikan jawaban.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Dewi Anggraeni, mengatakan kerja sama Kementerian Sosial dan Bulog memiliki dua jalur berbeda. Ia mengatakan Bulog berperan menyalurkan beras, sementara Kementerian Sosial menyerahkan data warga penerima bansos. Karena itu, dia melanjutkan, Kementerian kerap kali tidak mengetahui pihak distributor bansos dari Bulog. "Tapi tentu peran Kementerian tidak bisa dikesampingkan karena sebagai leader dalam program bansos," kata Dewi, kemarin. 

Dewi turut menyoroti Kementerian Sosial yang semestinya menaruh perhatian lebih pada data dalam proses penyaluran bansos. Menurut dia, Kementerian Sosial perlu memiliki data akurat untuk memastikan koordinasi dari atas sampai bawah berjalan dengan baik. "Penyaluran bansos dari atas sampai yang paling bawah itu tidak mudah," ujarnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi VIII yang bermitra dengan Kementerian Sosial, Endang Maria Astuti, mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan penimbunan beras bansos ini. Sebab, kata dia, kala masyarakat sangat membutuhkannya karena terkena dampak pandemi, beras bansos malah diduga ditimbun. "Saat pandemi sampai kekurangan, kok ada yang justru ditimbun? Pasti ada something wrong di situ," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Endang menjelaskan, Komisi VIII telah meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan hal yang melatarbelakangi kasus dugaan penimbunan beras bansos itu. "Jumlahnya tidak sedikit, nominal juga tidak sedikit, di saat masyarakat sangat membutuhkan," ujarnya.

IMA DINI SHAFIRA | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA (DEPOK)