Agung Laksono Versus Jusuf Kalla: Konflik Elite Golkar di Palang Merah Indonesia

Kubu Agung Laksono melawan. Mereka menggelar munas tandingan di Hotel Menara Peninsula, Jakarta.

(Dari kiri) Anggota Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Muas, Ketua Pengawas Komite Donor Darah Indonesia Agung Laksono, dan anggota pengurus PMI Sulawesi Utara Mercy Rampengan memberikan keterangan pers penetapan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 di Jakarta, 9 Desember 2024. TEMPO/Subekti

Anggota pengurus PMI pro-Agung, Ulla Nuchrawaty, mengatakan sebagian pengurus organisasi kemanusiaan itu kecewa lantaran Agung gagal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI. Mereka juga menilai pelaksanaan munas ke-22 di Grand Sahid Jaya menyimpang dari AD/ART organisasi dengan menyatakan Agung tak memenuhi syarat dukungan.

"Sehingga kami memutuskan meninggalkan dan mencari tempat lain untuk menyelenggarakan munas yang sesuai dengan AD/ART," ucapnya.

Hasil munas tandingan itu menetapkan Agung sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 dan Ulla sebagai Sekretaris Jenderal.

Ulla mengklaim kubu merekalah yang sah sebagai pengurus PMI periode mendatang. Mereka juga menilai munas di Hotel Grand Sahid Jaya tidak sah.

Kubu Agung optimistis akan memenangi dualisme kepengurusan PMI ini. Selain merujuk pada AD/ART organisasi, kubu Agung mengklaim mendapat dukungan orang-orang di lingkaran pemerintahan Prabowo Subianto.

Ulla bercerita, dukungan tersebut sudah ada sebelum mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PMI. Sebelum menyatakan maju sebagai bakal calon Ketua Umum PMI, kata Ulla, Agung sudah meminta restu sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo ataupun orang-orang di lingkaran Istana. "Semuanya positif mendukung pencalonan Mas Agung," tuturnya. Namun ia tak bersedia membuka identitas para pejabat yang mendukung pencalonan Agung tersebut.

Anggota Pengurus Pusat PMI periode 2019-2024, Muhammad Muas, juga mengklaim kubu Agung sebagai pengurus PMI periode 2024-2029 yang sah. Muas, yang juga pro terhadap Agung, mengatakan penetapan Agung sebagai Ketua Umum PMI sudah memenuhi AD/ART lembaga dan melalui mekanisme organisasi. "Dipilih karena dukungan suaranya lebih dari 20 persen," katanya.

Ketua PMI Provinsi Maluku John Ruhulessin menilai pencalonan Agung tersebut justru gugur berdasarkan AD/ART PMI. Sebab, dukungan mayoritas pengurus tetap menghendaki Jusuf Kalla kembali memimpin PMI. Kubu Kalla juga menilai dukungan pengurus PMI terhadap Agung tidak mencapai 20 persen dari total peserta munas. "Itu sudah menjadi aturan AD/ART," ujarnya.

(Dari kiri) Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Jusuf Kalla, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno setelah membuka Musyawarah Nasional XXII PMI 2024 di Jakarta, 9 Desember 2024. TEMPO/Subekti

Sebelumnya, Kalla juga mengklaim pengurus PMI yang mendukung Agung ilegal. Sebab, para pengurus PMI yang mengikuti munas tandingan dan mendukung Agung sudah dipecat lebih dulu dari kepengurusan sehingga mereka tidak berhak mengatasnamakan diri sebagai pengurus PMI.

"Itu ilegal dan pengkhianatan," ucapnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Senin, 9 Desember 2024. "Hanya beberapa orang di situ (yang mencalonkan Agung). Kami sudah memecat mereka karena melanggar AD/ART."

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kementeriannya belum menerima pengajuan struktur kepengurusan PMI, baik dari kubu Agung Laksono maupun Jusuf Kalla. Politikus Partai Gerindra ini mengatakan akan memverifikasi struktur kepengurusan kedua kubu sebelum memutuskannya.

Kementerian Hukum juga akan memediasi kedua kubu. "Sebelum mengambil keputusan mengenai dualisme kepengurusan, terutama terkait dengan perkumpulan, badan usaha, dan organisasi profesi, Kementerian Hukum akan menggelar proses mediasi," kata Supratman di Istana Kepresidenan, Selasa, 10 Desember 2024.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur prihatin terhadap dualisme kepengurusan organisasi kemanusiaan tersebut. Isnur menilai dualisme kepengurusan PMI terjadi akibat adanya kepentingan politik yang dicoba disusupi elite partai politik. "Kami mendesak PMI tetap dibiarkan independen, bukan dijadikan bancakan politik seperti ini," ujarnya.

Peneliti politik Populi Center, Usep Saepul Ahyar, mengatakan dualisme kepengurusan PMI akan berdampak terhadap pelayanan publik ke depan. Ia berharap organisasi sosial dan kemanusiaan tersebut tidak dipimpin dengan cara yang serupa dalam mengelola partai politik.

"Dualisme ini cara yang sering digunakan untuk berebut kuasa di partai," kata Usep. Ia pun mengimbau para politikus menanggalkan kepentingan dan jabatan politiknya ketika menjadi pengurus PMI.