Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan Presiden Joko Widodo perlu memberi pernyataan setelah menerima laporan rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (Tim PPHAM). Pertama, Presiden Jokowi atas nama negara mengakui bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berat di masa lalu.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo