Banyak muka lama, dan usia tua

PEMILIHAN pimpinan DPR periode 1982-1987 itu berjalan mulus. Sehari setelah dilantik, DPR dalam. sidang paripurna Sabtu 2 Oktober lalu secara aklamasi memilih Jenderal Purn. Amirmahmud (F-ABRI, 59 tahun) sebagai Ketua. Para Wakil Ketua: Letjen Kharis Suhud (F-ABRI, 57 tahun), Amir Moertono (F-KP, 59 tahun), Nuddin Lubis (F-PP, 63 tahun) dan Hardjantho Sumodisastro (F-PDI, 55 tahun). Pencalonan mereka, sesuai dengan Tata Tertib lama yang diberlakukan sementara, diusulkan dalam satu paket. Rembukan dan persiapan di luar sidang yang matang membuahkan hasil: keempat fraksi ternyata mengusulkan paket dengan susunan nama yang sama. Ini berbeda dengan 1977 tatkala terjadi sedikit "kericuhan" karena F-PDI mencalonkan Usep Ranawidjaja sedang ketiga fraksi lainnya mencalonkan Mh. Isnaeni -- yang akhirnya terpilih sebagai Wakil Ketua DPR. Secara otomatis, pimpinan DPR juga menjadi pimpinan MPR. Dengan mulus Gubernur Jawa Timur Soenandar Prijosoedarmo kemudian juga terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Ketua MPR mewakili Fraksi Utusan Daerah. Minggu pagi laltl para pimpinan DPR/MPR tersebut dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Mudjono. Sekalipun lancat, ada yang kaget dengan susunan pimpinan DPR/MPR yang baru, khususnya munculnya Nuddin Lubis mewakili F-PP. Semula ada dugaan Ghalid Mawardi, tokoh muda dari NU dan Ketua Umum Pemuda Ansor, yang akan dicalonkan mewakili PPP. Dugaan itu diperkuat dengan disebut-sebutnya nama Chalid, bersama David Napitupulu dari F-KP sebagai kemungkinan calon Wakil Ketua DPR dalam rangka proses regenerasi, oleh Menpen Ali Moertopo dalam salah satu pidatonya beberapa pekan yang lalu. Ternyata yang terjadi lain. Dalam pengusulan nama calon F-PP untuk jabatan Wakil Ketua DPR tersebut, menurut Sudardji yang terpilih sebagai Ketua F-PP, sampai Sabtu pagi Nuddin. Lubis hanya memperoleh 52 suara dari 94 anggota F-PP. Sisanya, menurut suatu sumber, jatuh pada Chalid Mawardi. "Tapi itu tidak berarti Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tidak mendukung Nuddin Lubis," kata Sudardji. Tidak tercantumnya nama salah seorang dari generasi muda dalam jabatan pimpinan lembaga legislatif tersebut konon memang berdasar kesepakatan menurut suatu sumber "untuk memberi kesempatan terakhir pada generasi 45 dan demi suksesnya Sidang Umum MPR nanti." "Diturunkannva" tokoh kuat Mendagri Amirmachmud sebagai Ketua DPR/MPR membuktikan keinginan dan mereka dan untuk mensukseskan SU MPR 1983. Sebagian harapan itu terungkap dalam sambutan masing-masing fraksi tatkala mengantar usul paket calon pimpinan. Sukardi dari F-PP misalnya menekankan perlunya pimpinan DPR dijabat "seorang yang konsekuen sebagai Pancasilais yang sejati." Yusuf Merukh yang menjurubicarai F-PDI menegaskan Amirmachmud adalah "putra Indonesia yang terbaik yang menghayati Pancasila sampai tulang sumsumnya." Agaknya untuk meredakan kekhawatiran pada kemungkinan terulangnya terjadi "ganjalan" seperti pada SU MPR 1978, muncul juga semacam janji. Itu diucapkan Sudardji yang mewakili F-PP "Kami tidak akan melakukan walk out. Walk out adalah demokrasi Barat, demokrasi Eropa dan hasil impor. Itu bukan kebudayaan kita. Kebudayaan kita adalah musyawarah, mufakat, rembukan bukan jegal-jegalan." Tepuktangan panjang menyambut ucapan yang berapi-api itu. Ucapan Sudardji itu tampaknya amat selaras dengan himbauan Pangkopkamtib Laksamana Sudomo kepada para peserta pekan orientasi calon terpilih DPR/MPR dari PPP di Hotel Sahid Java pekan lalu. Di samping menekankan perlunya memelihara persatuan dan kesatuan nasional, Pangkopkamtib mengharapkan dalam menghadapi hal-hal yang "crucial" (genting) hendaknya para anggota DPR tetap menguasai diri. 'Walau hati panas, tetapi kepala tetap dingin, dan menerapkan asas demokrasi Pancasila yaitu gotong-royong, kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat," kata Sudomo. Semua pihak tampaknya telah menyatakan tekad untuk mensukseskan SU MPR 1983 nanti. Jadwal SU MPR sendiri telah diputuskan dalam sidang paripurna keempat MPR Minggu pagi lalu. Menurut Ketua Amirmachmud, dari hasil rembukan dengan pimpinan fraksi disepakati untuk membuka dan memltup SU MPR pada hari-hari bersejarali bangsa Indonesia: 1 sampai 11 Maret 1983. SIDANG Minggu pagi itu juga memutuskan jumlah anggota tetap Badan Pekerja MPR 45 orang serta 45 orang anggota pengganti. Dari F-ABRI tercatat ada 11 anggota tetap, F-KP 19 orang, F-PDI 2 orang, F-PP 6 orang dan F-UD (Utusan Daerah) 7 orang. BP MPR ini mulai bekerja 6 Oktober dan tugasnya mempersiapkan Rancangan Ketetapan (Rantap dan Rancangan Keputusan (Rantus) yang akan dibahas dalam SU MPR nanti. Dua minggu sebelum SU mulai, BP harus telah menyelesaikan tugasnya. Rantap yang harus dipersiapkan termasuk Rancangan Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rancangan naskah GBHN ini dilampirkan dalam pidato presiden Soeharto pada upacara pengambilan sumpah/janji para anggota I DPR/MPR 1 Oktober lalu (lihat box). Beberapa Rantap lain yang akan dihasilkan SU MPR nanti bisa diperkirahan dari pidato Presiden tersebut. Salah satu di antaranya mengenai penegasan bahwa semua kekuatan sosial politik wajib menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik. Menurut presiden, walau begitu tidak berarti demokrasi kita akan menjadi layu. "Juga tidak berarti bahwa perbedaan pendapat harus mati," kata Presiden. Secara khusus Pak Harto menegasan dengan asas politik Pancasila bagi kekuatan-kekuatan sosial politik ini, organisasi-organisasi keagamaan tetap mempunyai hak dan tempat terhormat untuk terus hidup subur." "Pancasila bukan agama. Pancasila tidak dapat menggantikan agama. Pancasila adalah dasar negara yang memberi naungan kepada kita semua tanpa kecuali, dan memberi kehidupan ini terasa sejuk dan tenteram, maju dan sejaheera, adil dan bahagia," ujar Presiden. Kemungkinan Rantap lain adalah mengenai perlu adanya referendum sebelum pasal 37 UUD dilaksanakan. Gagasan ini diungkapkan pertama kalinya oleh Presiden di depan masyarakat Indonesia di Bangkok tatkala beliau berkunjung ke sana dua tahun lalu. Untuk meniadakan ketentuan pengangkatan sepertiga jumlah anggota MPR dari ABRI, dipandang perlu untuk mengadakan semacam "cara pengamanan" yang baru guna menjaga kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Menurut Presiden, agar pasal 37 UUD tidak mudah digunakan untuk mengubah UUD 1945, MPR bisa menetapkan perlunya ada referendum untuk meminta pendapat rakyat: setuju atau tidak bila MPR berkehendak mengubah UUD dengan menggunakan pasal 37. Beberapa Rantap tersebut agaknya tak akan sulit diloloskan. Sejauh ini belum ada pihak yang keberatan atas berbagai gagasan Presiden tersebut. Menilik semua ini, SU MPR 1983 nanti boleh jadi akan berjalan mulus. Komposisi pimpinan DPR/MPR serta komposisi keanggotaan badan legislatif itu sendiri nampaknya juga akan menjamin kelancaran tersebut. Ditinjau dari komposisi usia, anggota DPR yang sekarang hampir tak berbeda dengan yang sebelumnya. Sebagian besar anggotanya tergolong generasi tua. Dari 422 pria dan 38 wanita yang menjadi anggota DPR sekarang, 148 berusia antara 41-50 tahun. Tadinya 147 orang. Kalau dulu yang berusia antara 51-60 tahun berjumlah 209, kini naik sedikit menjadi 212. Tapi yang antara61-70 tahun menurun dari 54 menjadi 36 orang. Sedang jumlah "generasi muda" antara 31-40 tahun, naik hampir dua kali: dulu 36 kini 61 anggota. DPR kali ini juga masih banyak menampilkan muka-muka lama. Penambahan anggota baru--sekedar menggantikan ang tidak "ditunjuk" lagi--hanya sekitar 25% saja. Golkar misalnya, untuk daerah yang banyak calon seperti Ja-Bar, Ja-Teng dan Ja-Tim,--sekitar 30 kursi tiap provinsi--masing-masing hanya menampilkan tidak lebih dari 10 anggota baru. PPP hanya memasukkan tidak lebih dari sepertiga anggota baru dari jumlah 94 orang. PDI yang meraih 24 kursi, menampilkan sepertiga muka baru. Bahkan pimpinan fraksi pun kini masih dipegang oleh tokoh yang selama ini memang sudah beken di parlemen. Penampilan generasi muda yang hampir 50% dalam daftar calon tetap tempo hari --dan menjadi tema menarik untuk kampanye--ternyata tidak menjadi kenyataan. Harapan orang banyak agar DPR sekarang "lebih hidup" dibanding yang terdahulu, siapa tahu bisa terwujud. Buktinya Amirmachmud masih ingin bicara lepas. "Saya akan teup blakblakan dan polos," katanya. Sebagai Mendagri selama tiga belas tahun, Amirmachmud dikenal sebagai tokoh yang terbuka, sering menimbulkan pernyataan yang khas dan kadang bikin kaget orang. Dia juga berjanji, "akan meneruskan prinsip keterbukaan DPR." Syukurlah.