Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto menyebutkan Gibran Rakabuming Raka mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK di Markas Besar Polri. Wali Kota Solo tersebut telah dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Di Polda Jawa Tengah tidak ada, bikinnya di Mabes Polri," kata Satake ketika dikonfirmasi terkait tempat permohonan SKCK atas nama Gibran pada Senin, 23 Oktober 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut akan maju bersama rival orang tuanya di dua Pemilu sebelumnya. Sebelumnya, Prabowo berpasangan dengan Sandiaga Uno pada 2019 dan bersama Hatta Rajasa pada 2014.
Pasangan Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi Partai Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, Gelora, dan PBB. Mereka rencananya akan mendaftar pada Rabu, 25 Oktober 2023.
Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto resmi mengumumkan Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presidennya pada Ahad malam, 22 Oktober 2023. Ketua Umum Partai Gerindra ini mendeklarasikan Gibran usai pertemuan dengan para petinggi partai koalisi di Kertanegara.
"Ini aklamasi bulat, konsensus," kata Prabowo ditemani semua pemimpin partai koalisi pengusungnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Ahad.
Gibran bisa melenggang setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan tentang syarat maju pemilihan presiden pernah manjadi kepala daerah yang dipilih langsung. Meskipun usia Gibran belum 40 tahun. Putusan itu dikeluarkan MK yang didimpin adik ipar Jokowi atau paman Gibran.
Dua pasangan calon presiden telah mendaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum. Yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskasan yang diudung Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Kemudian pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Mantan Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia itu diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, dan Partai Perindo.