Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya pencegahan keberangkatan jemaah haji ilegal menyusul penutupan sementara visa non-haji oleh Arab Saudi. Badan Penyelenggara Haji dan Umrah menyatakan telah menjalin koordinasi dengan Kementerian Imigrasi guna meminimalisir potensi keberangkatan jemaah tanpa visa haji resmi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian Imigrasi berkaitan upaya untuk meminimalisir jemaah yang berangkat tanpa menggunakan visa haji,” kata Kepala Badan Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat dihubungi Sabtu, 12 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Irfan menyambut positif kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup visa non-haji pada musim haji tahun ini. Ia menilai, langkah tersebut akan membantu pemerintah Indonesia dalam menertibkan pelaksanaan ibadah haji dan menekan praktik perjalanan ilegal.
“Aturan ini sangat menggembirakan. Salah satu kendala yang kami hadapi selama ini adalah jemaah-jemaah di luar jemaah haji reguler maupun khusus, yang dalam praktiknya juga bergabung ke kelompok kami. Itu yang menjadi masalah selama ini,” ujar Irfan.
Menurut dia, kebijakan penutupan visa non-haji sebelumnya pernah diterapkan beberapa tahun lalu. Namun dalam beberapa musim terakhir, jemaah umrah masih bisa masuk ke Arab Saudi hingga menjelang Idul Fitri. Irfan menduga keputusan terbaru pemerintah Saudi merupakan hasil evaluasi situasi untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan haji.
Meski celah keberangkatan ilegal masih ada, Irfan menyatakan pemerintah tetap mengedukasi masyarakat agar hanya menggunakan agen haji resmi. “Kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana memilih agen haji atau travel haji yang benar, yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada,” ucapnya.
Saat ini Irfan sedang berada di Makkah untuk memastikan kesiapan layanan bagi jemaah Indonesia. Ia menyebut koordinasi terus dilakukan bersama mitra layanan di Saudi, termasuk dengan DPR RI, demi menjamin penyelenggaraan haji berjalan lebih baik.
“Penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu amanah Presiden,” ujarnya.
Dia menyampaikan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan masuk Asrama Haji pada 1 Mei 2025 dan akan diberangkatkan ke Madinah pada 2 Mei 2025.
Foto 
