Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Cuma Satu-Dua Tidak Bersama

Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian bakal diganti. Aburizal Bakrie bertahan, dengan dua catatan.

14 November 2005 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEBULAN belakangan, papan nama Menteri Keuangan seperti menghilang dari ruang rapat Menteri Koordinator Perekonomian. Dalam beberapa kali pertemuan koordinasi para menteri ekonomi, yang tampak tinggallah papan nama bertulisan Departemen Keuangan.

Beberapa kejadian lucu, sumber Tempo mengisahkan, bahkan sempat terjadi. Petugas pengatur ruang rapat mesti pontang-panting mengganti papan nama Menteri Keuangan, sesaat sebelum rapat. Gara-garanya, ”bos” Departemen Keuangan, Jusuf Anwar, tak jadi datang dan hanya diwakili stafnya.

”Menteri Keuangan memang sudah jarang ikut rapat,” kata sumber itu. Padahal kantor kedua pejabat negara yang sama-sama terletak di lantai tiga gedung Departemen Keuangan itu hanya dipisahkan taman selebar kurang lebih sepuluh meter.

Kabar ini seolah menyiratkan kian retaknya hubungan antara Jusuf Anwar dan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Isyarat semakin nyata ketika aturan baru Menteri Keuangan tentang pengenaan pajak ekspor batu bara 5 persen dinilai Aburizal memberatkan para pengusaha, sehingga perlu direvisi.

Ketakhadiran Jusuf dalam sejumlah rapat pun kian menyuburkan dugaan bahwa mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ini akan segera dilengserkan. Itu sebabnya pula, acara halal-bihalal yang dihadiri sekitar seribu tamu di gedung Departemen Keuangan, Jumat pekan lalu, ”Ibarat acara perpisahan,” kata salah satu tamu yang hadir.

Isu reshuffle kini kian kencang berembus setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai buka suara. Dalam acara halal-bihalal dengan wartawan di gazebo taman Istana Kepresidenan, Rabu pekan lalu, ia menyiratkan pergantian menteri akan dilakukan. ”Barangkali ada satu-dua menteri yang tidak bersama lagi,” katanya.

Spekulasi yang beredar menyebutkan, dua menteri yang hampir pasti diganti adalah Menteri Keuangan Jusuf Anwar dan Menteri Perindustrian Andung A. Nitimihardja. Di jajaran menteri ekonomi, Menteri Koperasi Suryadharma Ali juga termasuk yang disebut-sebut bakal diganti.

Pos Menteri Keuangan, sumber Tempo di tim ekonomi kabinet mengatakan, hampir pasti bakal diisi oleh Sri Mulyani Indrawati, yang kini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Semula, kata sumber itu, Presiden Yudhoyono dan Sri Mulyani sendiri menjagokan Boediono, Menteri Keuangan di zaman Megawati. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla tetap tak sependapat. Karena itu, ”Kalaupun Boediono bersedia, ia akan diminta menjadi Kepala Bappenas.”

Untuk mengisi posisi strategis itu, sejumlah partai politik pun telah mengelus jagonya masing-masing. Partai Keadilan Sejahtera kabarnya mengusung Fuad Bawazier. Partai Golkar menyiapkan Paskah Suzetta, seperti dinyatakan Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi Golkar, Yuddy Chrisnandi.

Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta, menolak mengomentari calon-calon yang disiapkan partainya. ”Bagi kami, calon tidak penting,” katanya. ”Kami ingin tahu dulu kebutuhannya apa, baru bicara orang.”

Untuk pengganti Suryadharma Ali, Partai Persatuan Pembangunan pun kabarnya telah menyiapkan Endin Soefihara, yang kini Ketua Fraksi PPP di DPR. Menurut partai berlambang Ka’bah ini, Suryadharma perlu diganti karena tidak lagi merepresentasikan PPP.

Kisah menarik juga terbetik dari acara halal-bihalal di kediaman Presiden Yudhoyono. Menurut sumber Tempo di lingkungan Istana, di sela-sela acara itu Presiden telah membisikkan kepada Aburizal Bakrie bahwa posisinya aman.

Ia bakal tetap dipertahankan, meski dengan dua catatan penting. Pertama, ia harus memperbaiki koordinasi tim ekonomi yang dinilai amburadul. Kedua, menuntaskan berbagai isu miring seputar benturan kepentingan bisnis keluarganya dengan berbagai tender proyek pemerintah.

Dalam kaitan itu, kata sumber tadi, Presiden saat berbicara kepada pers telah menyinggung rencananya untuk segera mengeluarkan peraturan presiden yang mengatur gerak bisnis anggota kabinet. ”Agar publik tahu tidak ada kongkalikong dan penyalahgunaan kekuasaan,” kata Yudhoyono.

Metta Dharmasaputra, Deddy Sinaga, Budi Riza, Muchamad Nafi

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus