Asyiknya Dewan Kocok-kocokan

BARANGKALI inilah rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 yang paling menyita waktu. Jumat pekan lalu, para ”wakil rakyat” itu betah duduk hampir 10 jam membahas pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Ini rekor baru. Bahkan rapat paripurna yang membahas kenaikan harga bahan bakar minyak pada September lalu saja hanya perlu waktu setengahnya.

Kericuhan kecil sempat terjadi ketika membahas siapa saja wakil ketua tiap komisi. Menurut sumber Tempo, rapat molor karena Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dan Fraksi Partai Bintang Reformasi ngotot menuntut perubahan komposisi.

Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi menginginkan kursi wakil ketua di Komisi Perdagangan dan BUMN. Sebagai imbalannya, mereka rela menyerahkan jatah untuk Komisi Pertahanan. Sedangkan Fraksi Bintang Reformasi menuntut wakil di Panitia Anggaran, diganti dengan posisi di Komisi Kesehatan.

Peserta rapat tak kalah ngeyel. Keinginan Fraksi Bintang Reformasi belum diluluskan karena Panitia Anggaran akan disusun setelah urusan komisi selesai. Bintang Pelopor Demokrasi juga gagal mendapat komisi Perdagangan dan BUMN.

Mereka malah rugi lantaran kehilangan posisi ketua di Badan Urusan Rumah Tangga, yang dilimpahkan ke Partai Demokrat. Tadinya mereka mendapat wakil ketua di Panitia Anggaran, hadiah dari Partai Golkar. Namun, mengingat keputusan soal Panitia Anggaran tadi, hadiah ini terpaksa disimpan dulu.

”Kisruh” itu menyebabkan rapat berlarut-larut. Para peserta rapat juga emoh melakukan voting, sehingga rela beradu pendapat sampai pukul 22.30. Tak seperti pembahasan wakil ketua, penentuan komposisi ketua komisi berjalan tanpa masalah berarti. Padahal, sehari sebelumnya, fraksi-fraksi malah bersaing memperebutkan komisi-komisi itu, terutama yang tergolong ”basah”.

Ketika itu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Amanat Nasional bersaing untuk kursi Komisi Politik dan Pertahanan. PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera bersaing di Komisi Pertanian dan Badan Urusan Logistik. Partai Persatuan Pembangunan bertarung dengan Partai Kebangkitan Bangsa memperebutkan Komisi Perhubungan. Komisi Perdagangan dan BUMN malah diperebutkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional.

Keesokan harinya, Dewan menyepakati Komisi Pertahanan dipimpin Theo Sambuaga dari Partai Golkar. Komisi Pemerintahan Dalam Negeri dipimpin E.E. Mangindaan dari Partai Demokrat, Komisi Hukum dipimpin Trimedya Panjaitan dari PDI Perjuangan.

Golkar juga memimpin Komisi Energi, Komisi Perbankan dan Keuangan, serta Badan Kehormatan. PDI Perjuangan pun mendapat jatah ketua di Komisi Kesehatan dan Olahraga serta Panitia Anggaran, yang kembali dipimpin Emir Moeis. Partai Demokrat kebagian kursi Ketua Badan Legislasi dan Badan Urusan Rumah Tangga.

Partai Persatuan Pembangunan memimpin Komisi Perhubungan dan Komisi Perumahan. Partai Amanat Nasional mendapat Komisi BUMN dan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen. Partai Keadilan Sejahtera memimpin Komisi Pendidikan. Sedangkan Fraksi Kebangkitan Bangsa kebagian jatah Komisi Pertanian.

Berlarutnya rapat merupakan konsekuensi keputusan Rapat Paripurna DPR pada September lalu, yang menyebut susunan dan keanggotaan komisi harus diputuskan dalam rapat paripurna. Sebelumnya, pimpinan komisi cukup diketok palu melalui rapat komisi.

Salah satu hal yang tertinggal namun menarik dari rebutan komisi itu adalah sikap PDI Perjuangan yang tak ngotot memperjuangkan Komisi Pertahanan, yang sebelumnya diincar. Satu sumber Tempo membisikkan, ”Itu langkah konyol selaku partai oposisi.”

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Panda Nababan, membantah pihaknya lembek. Menurut dia, semua komisi bernilai strategis. Lagi pula, dia menilai unsur pimpinan komisi hanyalah berfungsi sebagai speaker alias pembicara, dan pengatur sidang. Sedangkan hidup-matinya komisi bergantung pada para anggotanya.

Deddy Sinaga, Yophiandi