Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pendidikan

Dari 200 Lokasi Sekolah Rakyat, Baru 53 yang Miliki Bangunan Eksisting

Pemerintah mengklaim penempatan sekolah rakyat telah mempertimbangkan data sebaran kantong kemiskinan ekstrem.

15 April 2025 | 06.58 WIB

Mensos Saifullah Yusuf bersama Wali kota Probolinggo Aminuddin meninjau lokasi rusunawa yang akan dijadikan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, 13 April 2025. Antara/Diskominfo Kota Probolinggo
Perbesar
Mensos Saifullah Yusuf bersama Wali kota Probolinggo Aminuddin meninjau lokasi rusunawa yang akan dijadikan Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo, Jawa Timur, 13 April 2025. Antara/Diskominfo Kota Probolinggo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyatakan telah menyiapkan 200 titik lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian besar sekolah itu masih dalam tahap rencana pembangunan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dari total 200 lokasi yang ditargetkan, hanya 53 yang sudah memiliki bangunan eksisting. Aset itu berasal dari Kementerian Sosial maupun pemerintah daerah. Sisanya, sebanyak 147 lokasi masih memerlukan pembangunan gedung baru.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

“Yang 53 ini bangunannya sudah ada, tapi tetap perlu renovasi dan tambahan fasilitas. Yang sisanya akan dibangun dari awal,” kata Prasetyo saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana sekolah rakyat di kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, dikutip melalui keterangan resmi Kemensos, Selasa, 15 April 2025.

Meski disiapkan untuk menjawab kebutuhan pendidikan warga miskin ekstrem, Prasetyo mengakui bahwa proses optimalisasi masih memerlukan penyesuaian besar. Beberapa bangunan yang ada dinilai belum layak pakai dan memerlukan pembenahan agar dapat difungsikan sebagai sekolah.

“Dibutuhkan perbaikan, renovasi, dan penambahan fasilitas supaya bisa digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar,” ujarnya.

Pemerintah mengklaim penempatan sekolah rakyat telah mempertimbangkan data sebaran kantong kemiskinan ekstrem. Namun, belum dijelaskan secara rinci wilayah mana saja yang akan menjadi prioritas dan bagaimana mekanisme seleksi penerima manfaat akan dijalankan.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Diana Kusumastuti, serta perwakilan dari Kementerian BUMN.

Dinda Shabrina

Lulusan Program Studi Jurnalistik Universitas Esa Unggul Jakarta pada 2019. Mengawali karier jurnalistik di Tempo sejak pertengahan 2024.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus