Demi Menyokong Anak-anak Jokowi

Perbesar

Baliho Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Banda Aceh, Aceh, 10 November 2023. ANTARA/Ampelsa

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Bara JP bertekad menyokong anak-anak Jokowi dalam Pemilu 2024.
Pembuatan alat peraga kampanye didanai uang sendiri.
Bawaslu menginvestigasi dugaan kecurangan yang terjadi menjelang masa kampanye.

JAKARTA – Tekad Utje Gustaaf Patty untuk meningkatkan popularitas putra-putra Presiden Joko Widodo dalam kancah Pemilu 2024 sudah bulat. Tekad tersebut muncul setelah Ketua Umum Barisan Jokowi Presiden (Bara JP) ini bertemu dengan Jokowi pada 24 Oktober lalu. “Saya sudah berjanji akan dukung Gibran dan Kaesang di pemilu ini,” kata Utje, kemarin, 13 November 2023.

Bagi Utje, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep bukan sekadar putra Presiden. Keduanya sudah ia anggap sebagai keluarga. “Mereka itu adalah keponakan saya, jadi saya harus dukung niat mereka memajukan bangsa,” ujar Utje.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Atas janji itulah ia berniat mengerahkan seluruh kemampuan Bara JP untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dalam pilpres 2024. Adapun dukungan untuk Kaesang diberikan dalam bentuk pembuatan atribut kampanye. “Kami cetak baju, baliho, dan spanduk Kaesang sebagai Ketua Umum PSI,” ucap Utje.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Utje mengklaim biaya pembuatan atribut kampanye ini seluruhnya menggunakan dana milik Bara JP. Tidak jarang juga ia merogoh kocek pribadi untuk menutupi kekurangan. “Kalau tekor itu risiko jadi relawan,” katanya. Namun Utje tidak mau membeberkan nilai anggaran yang telah dikeluarkan itu. “Intinya, tidak membuat saya miskin.”

Dua wisatawanan asing melihat kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Jatim pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat peresmian di Surabaya, Jawa Timur, 4 Novemeber 2023. ANTARA/Moch Asim

Selain itu, kata Utje, Bara JP tidak sendirian. Kelompok-kelompok relawan pendukung Jokowi yang lain, seperti Projo dan Solidaritas Merah Putih, juga melakukan hal yang sama. Bahkan tidak sedikit relawan yang bergerak secara individu. “Mereka bantu pasang dan cetak juga,” katanya. Menurut Utje, dukungan-dukungan seperti inilah yang membuat baliho Kaesang terlihat di banyak tempat. “Jadi, kalau ditanya kenapa banyak, ya yang dukung juga banyak.”

Masa kampanye sejatinya baru dimulai pada 28 November 2023. Namun para peserta pemilu telah memasang alat peraga kampanye, berupa poster, spanduk, dan baliho, agar bisa dikenal masyarakat lebih dini. Tak terkecuali dengan pasangan calon presiden-wakil presiden. Pemasangan alat peraga ini terjadi di hampir semua daerah.

Dalam beberapa hari terakhir, media sosial dipenuhi unggahan video yang merekam pencopotan alat peraga kampanye pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, menyesalkan peristiwa-peristiwa itu. Dia menuding aparat kepolisian, Satpol PP, hingga Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI terlibat dalam penurunan baliho Ganjar-Mahfud. "Ini betul-betul tindakan abuse of power," kata Todung. "Apakah mereka mendapat perintah atau tidak dari atas, itu tidak penting."

Baca Juga:

Todung mengingatkan bahwa tindakan aparat penegak hukum dan pemerintah itu terlarang. "Ini melanggar peraturan kepolisian dan Undang-Undang Pemilu," ujarnya. Menurut Todung, TPN Ganjar-Mahfud akan membuat laporan mengenai dugaan pelanggaran oleh aparatur negara tersebut. Karena itu, timnya juga akan segera mendirikan posko pengaduan.

Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar justru sudah lama menemukan ketidakadilan dalam proses menuju pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mencontohkan sebuah diskusi di Bandung yang sedianya dihadiri Anies pada 8 Oktober 2023 tiba-tiba dibatalkan. "Kami tidak berani menuduh. Kami masih menginventarisasi semuanya dulu," ujar Jazilul.

Contoh lain adalah saat Muhaimin bertolak ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, untuk menghadiri Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Dalam susunan acara, Muhaimin seharusnya membuka kegiatan itu. Mendadak pihak panitia dan Bupati Tanah Laut tidak memberikan sambutan kepada Ketua Umum PKB tersebut. “Acaranya bahkan dibatalkan,” kata Jazilul. “Sekali lagi, kami tidak menuduh, tapi kami berharap aparat tidak partisan saja.”

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. telah mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. "Bisa jadi dugaan kecurigaan itu benar, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi,” kata calon wakil presiden yang menjadi pasangan Ganjar Pranowo ini. “Bila itu sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja itu dilakukan oleh aparat, tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa."

Untuk itu, Mahfud menyerukan agar seluruh masyarakat melaksanakan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban. "Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu,” katanya. Ia juga mengingatkan aparat negara—TNI, Polri, aparatur sipil negara, dan birokrasi, serta KPU dan Bawaslu—menjaga netralitas sehingga pesta demokrasi berlangsung sehat, damai, dan bermartabat. “Juga tidak boleh ada pemihakan kepada kelompok tertentu lainnya."

Spanduk Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jalan Lombok, Bandung, Jawa Barat, 13 September 2023. TEMPO/Prima Mulia

Netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu, kata Mahfud, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ia meminta masyarakat yang bergabung dengan kontestan pemilu agar tertib dalam memproduksi informasi, termasuk dengan tidak memproduksi berita bohong atau hoaks.

Adapun calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, meminta para pendukungnya mengabaikan berita negatif yang saat ini diklaim gencar menyasar dirinya. Wali Kota Surakarta itu menyerukan agar para pendukungnya berfokus meningkatkan konsolidasi dan menyentuh masyarakat di akar rumput lebih dekat. “Fokus saja membantu pemenangan, saya mohon tidak usah menanggapi,” kata Gibran.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Sandi Nugroho membantah jika terdapat instruksi kepada aparat kepolisian untuk bersikap partisan kepada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden dalam pemilu ini. Dia mengatakan Polri patuh kepada undang-undang dan telah diperintahkan untuk bersikap netral. “Instruksi Kapolri sudah jelas bahwa kami netral,” kata Sandi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan pihaknya masih mendalami informasi tentang dugaan pelanggaran terhadap pencopotan alat peraga kampanye yang terjadi belakangan ini. Bawaslu tengah menginvestigasi untuk memastikan dugaan tersebut. “Kami masih periksa, benar atau tidaknya,” kata Rahmat. “Kami tunggu hasilnya karena teman-teman di kabupaten-kota sedang menginvestigasi permasalahan tersebut.”

Adapun Utje Gustaaf Patty menegaskan bahwa relawan pendukung Presiden Joko Widodo telah menyatakan dukungan kepada pasangan Prabowo-Gibran. Namun mereka sama sekali tidak tahu-menahu tentang insiden pencopotan alat peraga kampanye milik kontestan lain yang terjadi di sejumlah daerah. Apalagi mereka memang tidak pernah mendapat instruksi untuk melakukan tindakan itu. “Kami memang memasang baliho dan mencetak atribut Prabowo-Gibran, bukan berarti kami harus mencopot atribut kontestan lain,” kata Utje.

ANDI ADAM FATURAHMAN | IHSAN RELIUBUN | ANTARA