Deretan Pensiunan TNI-Polri di Pemilu

Perbesar

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) memverifikasi berkas bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, 14 Mei 2023. ANTARA/M Risyal Hidayat

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Poin penting

Rata-rata pensiunan TNI-Polri yang masuk DCS di Golkar mendapat nomor urut atas.
Diperkirakan banyak pensiunan militer yang tak akan terpilih sebagai legislator.
Ada faktor psikologis bahwa nomor urut atas akan mudah diingat dan dipilih.

JAKARTA – Sama seperti pemilu terdahulu, pemilihan anggota legislatif pada Pemilu 2024 bakal diramaikan puluhan pensiunan perwira TNI-Polri. Hampir semua partai politik peserta Pemilu 2024 mempunyai daftar caleg sementara (DCS) yang berasal dari pensiunan TNI-Polri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Misalnya di Partai Golkar, paling tidak terdapat 10 pensiunan TNI-Polri yang masuk dalam DCS. Mereka rata-rata berada di nomor urut tiga besar.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, membenarkan bahwa beberapa nama dalam DCS partainya berasal dari pensiunan TNI-Polri. Tapi ia memastikan mereka sudah memenuhi kriteria sebagai calon legislator.

Dave mengatakan setiap calon legislator mendapat nomor urut sesuai dengan hasil kinerjanya di partai. “Kalau mau nomor urut bagus, posisi strategis ya harus sesuai dengan hasil kerjanya,” kata dia, Senin, 21 Agustus 2023.

Anggota Komisi Pertahanan DPR itu mengatakan Golkar terbuka menerima semua kalangan yang hendak bergabung, termasuk pensiunan TNI-Polri. Namun, ketika sudah menjadi kader dan hendak berkontestasi di pemilu, mereka harus mampu menunjukkan kemampuan dan elektabilitasnya sehingga layak berada di nomor urut atas dalam daftar caleg. Di samping itu, Golkar menimbang posisi purnawirawan tersebut ketika masih aktif di militer ataupun kepolisian.

“Kalau mau nomor urut atas ya paling tidak bisa memberikan basis massa banyak. Jadi, kader lama juga bisa mempertimbangkan kenapa diberi privilese,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan pemberian nomor urut calon anggota legislatif di partainya sudah melalui sejumlah mekanisme yang obyektif. Ia menyebutkan nomor urut setiap caleg disesuaikan dengan kinerja mereka. “Tidak ada yang diistimewakan. Semua tergantung kinerjanya,” kata dia.

Sesuai dengan catatan Tempo, deretan purnawirawan TNI-Polri yang masuk DCS Partai Golkar, di antaranya, adalah Sudirman, Yovianes Mahar, Yuskam Nur, Ronni, Ronny Franky Sompie, Rikwanto, Maruli Siahaan, Lodewijk F. Paulus, dan Samosir Pakpahan.

Sabtu lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan DCS partai politik peserta Pemilu 2024. Rata-rata partai pemilik kursi di DPR mengajukan 580 daftar calon legislator atau jumlah maksimal caleg yang dapat didaftarkan setiap partai. Sesuai dengan kuputusan KPU, terdapat 9.925 bakal calon anggota legislatif yang masuk DCS.

Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sejumlah pensiunan TNI-Polri juga masuk dalam DCS. Juru bicara PPP, Usman Tokan, mengatakan partainya tidak pernah memberikan privilese kepada siapa pun yang bergabung ke partainya. Tapi PPP bersikap terbuka kepada semua kalangan masyarakat yang ingin bergabung ke partai berlambang Ka’bah ini. “Soal nomor urut, yang menetapkan lajnah penetapan caleg. Itu nanti dilihat kualitas kinerja kader,” kata Usman.

Menurut dia, nomor urut tidak menjadi masalah dengan sistem proporsional terbuka. Sebab, penentuan caleg terpilih di setiap partai, yang perolehan suaranya memenuhi bilangan pembagi pemilih, ditentukan dengan perolehan suara terbanyak.

Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi, mengatakan pensiunan TNI-Porli yang bergabung ke partainya menunjukkan bahwa PPP adalah partai terbuka. “Purnawirawan jenderal yang bergabung itu juga enggak berpengaruh bagi kami para kader. Kami sudah terbiasa. Apalagi sistem pemilunya proporsional terbuka,” kata dia.

Ia mencontohkan Neno Hamriono yang diproyeksikan bertarung di daerah pemilihan III Jakarta. Neno adalah pensiunan jenderal TNI yang sudah menjadi pengurus DPP PPP. Ia berada di nomor urut satu di dapil tersebut.

“Karena dia pengurus DPP dan enggak ada pesaing di situ, hampir dipastikan mendapat nomor urut teratas,” kata Baidowi.

Komisioner KPU Idham Holik (kiri) didampingi Ketua KPU Hasyim Asy’ari menunjukkan data daftar calon sementara (DCS) anggota DPR Pemilu 2024 saat menggelar konferensi pers di gedung KPU Jakarta, 18 Agustus lalu. TEMPO/Febri Angga Palguna

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mengatakan bergabungnya sejumlah purnawirawan TNI-Polri ke partai politik bukanlah hal yang baru. Fenomena ini sudah berulang di setiap pemilu. Ia menilai popularitas dan pangkat yang disandang mereka belum tentu mampu mempengaruhi pemilih. “Kalau soal elektabilitas atau ketika mengikuti pemilu legislatif, banyak dari mereka yang anjlok suaranya,” kata Idil.

Idil melihat masih banyak kader partai yang menginginkan nomor urut teratas dalam setiap pemilu. Padahal nomor urut tidak terlalu penting dalam sistem pemilu proporsional terbuka. “Hanya, ada faktor psikologis, kalau ada di nomor urut atas, akan mudah diingat dan dipilih,” ujarnya.

Sependapat, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan nasib para pensiunan TNI-Polri yang meramaikan pemilu kali ini akan serupa seperti dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Banyak di antara mereka diperkirakan gagal lolos ke Senayan.

Ujang menduga masuknya pensiunan TNI-Polri ke partai politik bukan benar-benar hendak bertarung di pemilu. Mereka bergabung justru atas kebutuhan partai. “Jadi, kalau dibilang masuknya mereka akan menggeser figur lama, saya rasa belum tentu."

ANDI ADAM FATURAHMAN