Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Politik

Gerindra Sebut Bagi-Bagi Jabatan Tak Sesuai Prinsip Oposisi

Gerindra menyebut bagi-bagi jabatan tak sesuai dengan prinsip partai oposisi.

1 Juli 2019 | 12.38 WIB

Image of Tempo
Perbesar
(Dari kanan) Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Mustafa Kamal, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menggelar konferensi pers di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, seusai rapat membahas kelanjutan Koalisi Indonesia Adil Makmur, Jumat, 28 Juni 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Muhammad Syafi'i menanggapi isu adanya tawaran kursi Menteri Pertanian dan duta besar untuk partainya dari kubu Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Syafi'i mengatakan rumor-rumor itu tak sesuai dengan semangat menjadi oposisi. "Memang rumor banyak, saya bilang rumor itu terus bergulir," kata Syafi'i di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Juli 2019.

Sejumlah narasumber di koalisi pengusung Prabowo - Sandiaga mengatakan Gerindra mendapat tawaran dua kursi menteri, satu kursi wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan dua kursi Dewan Pertimbangan Presiden. Ada pula beberapa duta besar dan kepala badan.

Salah satu yang disebut mengerucut adalah kursi Menteri Pertanian yang diplot untuk Edhy Prabowo, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya belum pernah menawarkan apa-apa ke kubu Prabowo.

Syafi'i mengatakan berbagai tawaran itu tak sesuai dengan prinsip oposisi. Dia juga mengatakan kader partainya menginginkan agar Gerindra tetap berada di luar pemerintahan. Artinya, kata dia, pelbagai tawaran dari kubu Jokowi pun menjadi tak relevan.

"Kalau kita memilih menjadi oposisi saya kira sudah tahu jawabannya seperti apa, enggak mungkin kami terima tawaran itu," ujarnya.

Syafi'i mengatakan partainya terbuka pada rencana rekonsiliasi setelah pemilihan presiden 2019. Namun dia menegaskan rekonsiliasi itu tak bisa dimaknai sekadar bagi-bagi kursi. Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menekankan pentingnya checks and balances terhadap program kerja pemerintah.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus