Hal-hal yang Perlu Diketahui soal Sekolah Rakyat

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan rencana penyelenggaraan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu. Sekolah di bawah naungan Kementerian Sosial ini dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2025. 

Siapa Saja yang Bisa Mendaftar?

Sekolah Rakyat menargetkan anak-anak dari keluarga kategori desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Desil 1 mencakup rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah 1–10 persen secara nasional, sementara desil 2 mencakup kelompok 11–20 persen terendah. Dengan kata lain, calon siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi paling rentan.

Namun status ekonomi bukan satu-satunya syarat. Pendaftaran juga akan melalui proses seleksi bertahap. Verifikasi ekonomi menjadi tahap awal yang memastikan bahwa calon siswa memang berasal dari keluarga miskin. Setelah itu, mereka harus mengikuti tes akademik untuk mengukur kesiapan dan kemampuan belajar.

Jenjang, Kurikulum, dan Biaya Sekolah Rakyat

Sekolah Rakyat akan dibuka untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan konsep boarding school atau sekolah berasrama. Kurikulumnya mengacu pada standar pendidikan nasional, tetapi dengan tambahan pelajaran khusus yang menitikberatkan pada penguatan karakter, kepemimpinan, nasionalisme, dan keterampilan. Seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh negara.

Lokasi dan Infrastruktur Sekolah Rakyat

Pemerintah telah menyiapkan 53 lokasi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat, tersebar di berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Papua. Fasilitasnya mencakup asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan sarana olahraga, memastikan siswa mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung.

Dilansir dari Antara, program ini merupakan hasil kerja sama lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Pendidikan (Kemdikdasmen dan Kemdiktisaintek), Kementerian Agama, Badan Kepegawaian Nasional, serta pemerintah daerah lainnya yang mencakup perizinan, penyiapan guru, pengembangan kurikulum, dan teknis lainnya.

Selain itu, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) turut berkomitmen dan terlibat dalam pengembangan kurikulum serta pelatihan tenaga pengajar untuk program Sekolah Rakyat ini. 

Pemerintah mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam menyiapkan generasi emas Indonesia. Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.