Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mempertanyakan kegentingan mengubah sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup seiring adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut SBY lupa sejarah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut Hasto, di masa pemerintahan SBY pada Desember 2008, beberapa kader Partai Demokrat juga melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review. Bahkan perubahan tersebut dilakukan hanya selang empat bulan jelang Pemilu 2009. Menurutnya, hal itu seharusnya tak boleh ada perubahan.
Hasto menilai SBY tak memahami semboyan Presiden Sukarno tentang Jas Merah alias Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. “Pak SBY tidak memahami Jas Merah,” ujar Hasto kepada wartawan di Lebak, Banten, Ahad, 19 Februari 2023.
Ucapan Hasto, langsung dikomentari Herzaky Mahendra Putra Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. "Hasto bolak-balik menuduh Pemilu 2009," kata dia. Menurutnya. padahal Prof Mahfud MD telah menegaskan dalam berbagai kesempatan, Pemilu 2009 tidak ada kecurangan. "Beliau Ketua Mahkamah Konstitusi di era itu. Sekarang Prof Mahfud ada di kabinet Presiden Jokowi. Menkopolhukham pula. Kalau omongan orang yang berkompeten menyampaikan pemilu 2009 curang atau tidak, profesor pula, teman di kabinet pula, masih tidak mau didengarkan, apa lagi yang mau kita komentari?" ujarnya, dikutip dari rilis yang diterima Tempo 20 Februiari 2023.
Alasan PDIP Ingin Proporsional Tertutup di Pemilu 2024
Mengutip Majalah Tempo Edisi Minggu, 15 Januari 2023, polemik ini bermula dari uji materi yang dilayangkan Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono dan lima koleganya ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, 16 November 2022. Pihaknya menggugat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemilu. Satu di antaranya pasal 168 ayat 2 tentang pemilihan anggota legislatif dengan sistem proporsional terbuka.
Kepada Tempo pada Kamis, 12 Januari 2023 lalu, Demas mengatakan sistem proporsional terbuka lebih banyak jeleknya. Ia mencontohkan, calon legislator satu partai akan saling sikut demi mendulang suara terbanyak. Sistem ini juga besar kemungkinan membuka peluang terjadinya politik uang pun sangat besar. Dia menyebut, kader berpengalaman acap kali kalah oleh kader dengan popularitas dan modal besar.
“Kader partai yang berpengalaman sering kalah oleh calon yang punya popularitas dan modal besar,” ungkap Demas.
Kendati merupakan pengurus PDIP Banyuwangi, Jawa Timur, Demas membantah gugatan yang disampaikannya merupakan “titipan” partai. “Saya tak diutus partai,” ujar dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi ini. Demas mengklaim PDIP siap mengikuti Pemilu dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup.
Namun, boleh jadi PDIP ngotot mengubah sistem Pemilu demi meningkatkan persentase suara. Pasalnya, tiga petinggi partai di DPR meyakini PDIP bakal menang banyak jika Pemilu Legislatif secara proporsional tertutup. Diperkirakan total 30 persen suara nasional akan dikantongi partai berlogo kepala banteng itu. Sebab, PDIP mempunyai identitas yang kuat.
Sementara itu, Anggota DPRD RI Arteria Dahlan menampik dugaan PDIP akan memanen suara bila bisa mengegolkan sistem proporsional tertutup. Menurut Arteria, partainya malah berpeluang kehilangan kader. Pasalnya mereka tak mendapatkan nomor topi alias urutan teratas dalam daftar calon anggota legislatif. Menurut Arteria, partainya mendorong perubahan sistem Pemilu karena arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
“Fraksi PDIP lantas meminta kami untuk patuh pada konstitusi dengan memperjuangkan proporsional tertutup,” kata Arteria.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
Foto 
