Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti calon kepala dan wakil daerah di Pilkada serentak 2024 yang terindikasi terafiliasi dinasti politik. Peneliti ICW Yassar Aulia mengatakan lembaganya mencatat ada 26,8 persen peserta Pilkada terafiliasi dengan dinasti politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Ada 156 dari total 582 individu yang mencalonkan diri," katanya dalam keterangan tertulis pada Ahad, 24 November 2024. Jumlah itu sama dengan 26,8 persen.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dari 156 peserta yang terafiliasi dinasti politik, ICW mencatat sebanyak 100 orang merupakan kandidat calon kepala daerah. Sedangkan 56 lainnya merupakan calon wakil kepala daerah.
"Para kandidat ini umumnya terafiliasi karena ikatan darah atau pernikahan," ujarnya.
Dia mengatakan, pola dinasti yang paling umum ditemui yakni dinasti dengan variasi hubungan orang tua dan anak. ICW menemukan ada 70 kandidat Pilkada terafiliasi dinasti politik karena ada hubungan orang tua-anak.
Kemudian, sebanyak 40 kandidat dengan variasi hubungan suami dan istri, 34 kandidat memiliki hubungan adik dan kakak. Ada juga sebanyak delapan kandidat yang terafiliasi dinasti politik memiliki pola hubungan saudara, baik keponakan, sepupu, maupun ipar. "Dan pola dinasti mertua-menantu sebanyak empat kandidat," ucap Yassar.
Dia mengkritisi fenomena calon kepala dan wakil kepala daerah yang terafiliasi dinasti politik di Pilkada 2024 ini. Yassar menilai semestinya Pilkada diisi oleh calon-calon berintegritas dan kompeten.
Sebab, menurut dia, bila keberadaan dinasti politik di Pilkada masih eksis, maka hal itu berpotensi kontradiktif dengan esensi demokrasi. Dia juga menilai, masih eksistensinya dinasti politik di Pilkada menyebabkan semangat tata kelola pemerintahan yang meritokratis semakin jauh.
Dia menyayangkan masih adanya intervensi politik dinasti yang mewabah dalam pelaksanaan Pilkada ini. Seharusnya, ujar Yassar, Pilkada dijadikan sebagai wadah formal aktualisasi kedaulatan rakyat.
"Nyatanya, Pilkada 2024 justru didominasi oleh para calon yang memiliki koneksi kekerabatan dan kekeluargaan," ucapnya.
Foto 
