Ijon Proyek Tanpa Kode

BERBEDA dengan sebagian besar kasus suap yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, obrolan soal duit semir proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM berlangsung terang-benderang. Tanpa disamarkan kode-kode yang harus dipecahkan petugas KPK, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meminta jatah 10 persen dari nilai proyek kepada penyogoknya secara vulgar.

“Mereka meminta jatah proyek 7 persen untuk kepala satuan kerja dan 3 persen untuk pejabat pembuat komitmen,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Ahad dua pekan lalu. Duit diminta disetorkan dalam tiga tahap. Pertama pada saat proses lelang. Sisanya pada saat pencairan dana proyek dan, terakhir, menjelang proyek rampung.

Maka petugas KPK mudah saja menggulung 21 orang yang diduga terlibat dalam suap proyek SPAM di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam operasi tangkap tangan pada Jumat petang dua pekan lalu. Tim KPK menangkap mereka dari empat tempat.

Mulanya petugas menangkap Untung Wahyudi, salah seorang direktur PT Wijaya Kusuma Emindo, yang berkeliaran di gedung Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Dari tangan Untung, tim menyita Rp 500 juta dan Sin$ 1.000. Duit itu diduga akan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen proyek SPAM.

Sekitar pukul setengah empat sore, di gedung yang sama, petugas kemudian menangkap Meina Woro Kustinah, salah seorang pejabat pembuat komitmen proyek SPAM, di ruang kerjanya dengan barang bukti duit Sin$ 22.100 atau sekitar Rp 220 juta di dalam amplop. Petugas juga meringkus Anggiat Nahot Partunggal Simamere, Teuku Moch. Nazar, dan Donny Sofyan Arifin.

Anggiat adalah Kepala Satuan SPAM Strategis. Sedangkan Nazar adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat. Keduanya merangkap pejabat pembuat komitmen proyek SPAM di daerah. Donny Arifin juga pejabat pembuat komitmen proyek SPAM.

Dari lingkungan gedung Satuan Kerja SPAM di Bendungan Hilir tersebut, KPK menemukan gepokan duit tunai. Di mobil Nazar yang terparkir di area gedung, teronggok Rp 100 juta dan US$ 3.200 atau sekitar Rp 45 juta. Di ruangan anggota staf Satuan Kerja SPAM Darurat, Dwi Wardhana, ditemukan Rp 636,7 juta. Di brankas Bendahara Satuan Kerja SPAM Strategis, Asri Budiarti, menggunduk Rp 1,42 miliar.

Petugas juga menemukan duit Rp 706,8 juta di rumah anggota staf Satuan Kerja SPAM Strategis, Wiwik, di Bendungan Hilir, yang tak jauh dari gedung Satuan Kerja SPAM. Dari operasi ini, total duit yang disita KPK mencapai Rp 5,3 miliar, Sin$ 23.100, dan US$ 3.200.

Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (di kursi roda) dan Direktur PT WKE Lily Sundarsih (kedua dari kiri) di gedung KPK, Jakarta, 30 Desember 2018. ANTARA/Dhemas Reviyanto

Saut Situmorang mengatakan duit itu bagian dari fee 12 paket proyek SPAM yang dimenangi PT Wijaya Kusuma Emindo dan anak perusahaannya, PT Tashida Sejahtera Perkasa. Total nilai proyeknya Rp 429 miliar. Proyek tersebut meliputi SPAM Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lain adalah pengadaan pipa high density polyethylene di Bekasi, Jawa Barat, serta daerah bencana di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah.

Pada saat tim menangkap pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan menyita bongkahan duit, tim lain bergerak ke tiga tempat. Tim pertama menangkap pegawai Andri dan Dwi, pegawai PT Wijaya Kusuma Emindo, di kantornya di Pulogadung, Jakarta Timur. Sekitar pukul 21.00, tim menangkap keluarga pemilik PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto, dan istrinya, Lili Sundarsih, serta anaknya, Irene Irma. Menjelang tengah malam, petugas me-nyergap Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, di kediamannya di Serpong, Tangerang Selatan.

Dari 21 orang yang ditangkap, delapan dijadikan tersangka. Mereka yang dita-han adalah yang terlibat langsung dalam penyuapan sebagai pemberi dan penerima.

Tanpa setahu mereka, kecurangan dalam lelang proyek SPAM dipantau KPK sejak Juli tahun lalu. Petugas melihat keanehan tender di layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE).

Menurut Saut Situmorang, pemenang lelang telah diatur sebelum diumumkan. Penyelenggara lelang membuat kesepakatan dengan PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Sejahtera Perkasa. “Proyek di atas Rp 50 miliar dikerjakan PT Wijaya dan di bawah Rp 50 miliar oleh PT Tashida,” ujarnya.

Sebagai pemain lama dalam proyek yang menyediakan jaringan air minum di Kementerian Pekerjaan Umum, bos PT Wijaya Kusuma Emindo mengenal banyak “orang dalam”. Apalagi PT Wijaya dan PT Tashida dimiliki keluarga sehingga mudah mengaturnya. Menurut Saut, Direktur Utama PT Wijaya, Budi Suharto, dan Direktur PT Tashida, Lili Sundarsih, adalah pasangan suami-istri. Anak mereka, Irene Irma, menjabat direktur utama di PT Tashida.

Situs PT Wijaya Kusuma Emindo menyebutkan Budi Suharto mendirikan perusahaannya pada 1977 dan berkantor di Cikini, Jakarta Pusat. Awalnya perusahaan mengerjakan proyek-proyek pembangunan gedung. Dua tahun kemudian, PT Wijaya mengembangkan sayap dengan mengerjakan proyek di sektor lingkungan. Salah satunya pengerjaan pengolahan air. Pada 2005, Budi memindahkan kantornya dari Cikini ke Kawasan Industri Pulogadung.

Ketua Umum Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia Soewarto menuturkan, PT Wijaya Kusuma Emindo merupakan perusahaan besar yang tergabung di asosiasinya. Pada 1980-an, perusahaan Soewarto, PT Guna Swastika Dinamika, menjadi subkontraktor PT Wijaya Kusuma. “Proyeknya membangun rumah sakit. Saya banyak belajar dari PT Wijaya Kusuma,” ujar Soewarto, Kamis pekan lalu.

Salah satu orang dalam Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur kemenangan PT Wijaya dan PT Tashida dalam proyek SPAM adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Anggiat Partunggul Nahot Simaremare. Menurut seorang penegak hukum, Anggiat menghubungkan kedua perusahaan dengan sejumlah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum, yang kelak menjadi pejabat pembuat komitmen.

Proyek pun dirancang sedemikian rupa supaya kedua perusahaan menang tender. “Sudah dikunci di awal,” kata narasumber tersebut.

Imbalan yang diterima Anggiat, yang menjadi pejabat pembuat komitmen proyek SPAM Lampung, adalah sebuah mobil Honda CR-V pada 2018. Adapun dari proyek SPAM Lampung, Anggiat menerima Rp 350 juta dan US$ 5.000 atau sekitar Rp 70 juta. Ia juga menerima jatah Rp 500 juta dari proyek SPAM Umbulan 3, Pasuruan. Mobil dan duit itu diterima Anggiat pada proses lelang proyek. Lelang dimulai pada 28 Juni lalu dan pemenangnya diumumkan empat bulan kemudian.

PT Wijaya dan PT Tashida juga memberikan ijon supaya menang lelang pengadaan pipa high density polyethylene (HDPE), pipa air bersih yang rencananya dipasang di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, yang dilanda bencana pada akhir September lalu. Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, menuturkan, pipa HDPE dibutuhkan warga Donggala dan Palu. Pipa akan disambungkan ke 1.200 hunian sementara korban bencana.

Proyek ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ditenderkan. “Baru akan dilaksanakan tahun ini,” ucap Endra. Ia mengaku belum mengetahui detailnya karena berkas-berkas di gedung Satuan Kerja PSPAM sudah disita KPK. Pada Rabu pekan lalu, kantor tersebut kembali digeledah. KPK menemukan lagi duit Rp 800 juta yang diduga bagian dari fee proyek.

Selama ini, menurut Endra, setiap perencanaan proyek melalui proses yang panjang. Dari studi kelayakan hingga memastikan ketersediaan lahan, sebelum lelang dibuka. Kepala satuan kerja bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lelang, tapi di bawah pengawasan atasannya di kementerian. “Ini yang bermasalah di lelangnya karena diduga ada pengaturan paket,” ujar Endra.

Selama ini, menurut Endra, setiap perencanaan proyek melalui proses yang panjang. Dari studi kelayakan hingga memastikan ketersediaan lahan, sebelum lelang dibuka. Kepala satuan kerja bertanggung jawab dalam penyelenggaraan lelang, tapi di bawah pengawasan atasannya di kementerian. “Ini yang bermasalah di lelangnya karena diduga ada pengaturan paket,” ujar Endra.

Saut Situmorang menuturkan, KPK bakal memeriksa pejabat lain, termasuk atasan pejabat pembuat komitmen proyek SPAM. “Masih dalam pendalaman penyidik,” tuturnya. KPK juga bermaksud menelisik proyek SPAM sebelum 2017.

Para tersangka enggan menjawab pertanyaan wartawan saat mereka keluar dari gedung KPK setelah diperiksa penyidik sepanjang pekan lalu. Pihak perusahaan juga belum memberikan keterangan. Dua nomor telepon kantor PT Wijaya Kusuma Emindo dan PT Tashida Sejahtera Perkasa aktif, tapi tak ada yang menyahut. Kantor kedua perusahaan tampak lengang pada Kamis pekan lalu. Tak terlihat karyawan berkeliaran di kedua kantor yang berada di Jalan Raya Sumur II Blok BB-1 di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, itu. Pagar kantor setinggi 2,5 meter dirantai dan digembok.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumah-an Rakyat Basoeki Hadimoeljono menyatakan siap bekerja sama dengan KPK untuk membongkar korupsi di instansinya. Menurut Basuki, penahanan empat anak buahnya akan dijadikan momentum untuk meningkatkan pengawasan dalam peng-adaan barang dan jasa.

Setiap tahun, kata Basuki, lembaganya membuka 10-11 ribu paket lelang proyek di bawah 1.165 satuan kerja dengan 2.904 pejabat pembuat komitmen. “Kami sedang mengkaji pemutusan kontrak pekerjaan yang diduga berkaitan dengan suap,” ujarnya.

Hussein Abri Dongoran, Devy Ernis, Taufiq Siddiq