Inpres baru buat desa

DUA hari sesudah Presiden Soeharto menyampaikan pidato kenegaraan di DPR, 16 Agustus lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Ginandjar Kartasasmita mengumumkan peta baru desa miskin. Ada kabar dari pengumuman itu: mulai anggaran tahun depan, Pemerintah menyediakan dana khusus, yang disebut Inpres Desa Tertinggal, untuk desa-desa miskin tersebut. ''Jumlahnya lebih besar dari Inpres yang diterima desa selama ini,'' kata Ginandjar. Pekan lalu, Menteri Ginandjar menjawab pertanyaan wartawan TEMPO Iwan Qodar Himawan. Petikannya: Apa latar belakang pembuatan peta baru desa miskin? Peta desa miskin yang ada sekarang ini disusun berdasarkan data 1990. Padahal, sejak itu hingga sekarang, sudah banyak perubahan. Untuk mendapat gambaran yang lebih tepat diperlukan peta yang lebih baru. Peta yang akurat tentang lokasi desa miskin itu diperlukan untuk mempercepat upaya pengentasan penduduk setempat dari kemiskinan. Seperti diketahui, pada 1990, masih tersisa 27 juta jiwa, atau 15% penduduk, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah peta baru tetap menggunakan daftar Survei Potensi Desa? Daftar pertanyaan survei potensi desa tetap digunakan, tapi dengan penyempurnaan di sana-sini. Soalnya, dengan cara ini, semua desa dan kelurahan dapat didata dengan cepat, biayanya murah, dan data yang dihasilkan relevan untuk dibandingkan dengan hasil survei potensi desa yang lain. Mengapa perlu diturunkan Inpres Desa Tertinggal untuk desa-desa miskin? Inpres Desa Tertinggal merupakan perluasan dan percepatan dari program pengembangan kawasan terpadu (PKT), yang dilaksanakan pada Pelita V, untuk menanggulangi kemiskinan di tingkat pedesaan. Caranya adalah dengan menggerakkan kegiatan ekonomi rakyat, mengembangkan potensi ekonomi dasar. Untuk itu akan disediakan sejumlah dana, dan diharapkan tetap berputar di desa setempat. Tujuannya adalah untuk memancing dan memobilisasi potensi masyarakat desa, yang kelak diharapkan berkembang sebagai sumber pertumbuhan pendapatan, dan penggerak perekonomian masyarakat setempat. Banyak program yang ditujukan untuk rakyat kecil ternyata meleset dari sasaran. Apakah Inpres ini akan didukung dengan peraturan tertentu untuk menjaga sasaran? Kita akan menggunakan Inpres itu seluwes mungkin. Jadi, jangan sampai terlalu banyak peraturan. Misalnya, mereka harus membuat studi kelayakan. Nanti malah tidak jadi-jadi. Biarlah masyarakat sendiri yang menentukan penggunaannya. Kelonggaran seperti itu apa tidak membuka peluang terjadinya penyimpangan? Masyarakat kan mempunyai kontrol sosial yang ketat. Biasanya, masyarakat desa patuh sekali dalam meminjam. Jadi, mereka nanti akan mengontrol sendiri. Menurut pengalaman, tingkat kegagalan proyek di desa itu kecil, kurang dari 5%. Karena itu, saya yakin bahwa dana Inpres ini akan berjalan baik.